Berita

Konflik di Yaman/Net

Dunia

PBB Setuju Kirim Tim Demi Pantau Gencatan Senjata Di Kota Pelabuhan Yaman

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 11:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui penyebaran pengamatnya ke Yaman untuk memantau gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah Laut Merah.

Resolusi itu diajukan oleh Inggris dan merupakan subjek negosiasi yang sulit, dan diubah beberapa kali sebelum pemungutan suara pada hari Jumat (21/22).

Resolusi itu juga mendukung hasil pembicaraan damai yang diperantarai PBB di Swedia pekan lalu, ketika pihak-pihak yang bertikai Yaman sepakat untuk gencatan senjata yang mulai berlaku pada awal pekan ini.


Dutabesar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan bahwa monitor gencatan senjata PBB sangat dibutuhkan di Hodeidah dan kelompok inti mereka akan dikirim ke Yaman dalam beberapa hari.

Dalam fase kedua, Sekjen PBB Antonio Gutteres akan memiliki satu bulan untuk menentukan ukuran penuh dan ruang lingkup misi dan bagaimana itu akan memastikan pasukan mengosongkan kota dan pelabuhan.

"Guterres akan mengerahkan tim advance terlebih dahulu dan tim itu akan pergi dalam beberapa hari ke depan", kata Pierce.

"Dia perlu membawa orang ke sana dengan cepat dan oleh karena itu Dewan Keamanan telah bersedia memberikan wewenang kepada tim pendahulu selama 30 hari," sambungnyua seperti dimuaty Al Jazeera.

Sementara itu dutabesar Perancis untuk PBB, Francois Delattre mengatakan pemungutan suara dengan suara bulat mengirim sinyal kuat persatuan dan keterlibatan dewan dalam konflik di Yaman.

Para diplomat mengatakan misi pengamat PBB dapat terdiri dari 30 hingga 40 orang, yang bertugas memastikan penarikan pihak-pihak yang bertikai dari Hodeidah dan jalan aman bantuan kemanusiaan.

Para pengamat akan mengepalai tim pemantauan yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan pemberontak, di bawah naungan Komite Koordinasi Penempatan Kembali. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya