Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Perilaku Amoral Termasuk Alasan Mosi Tak Percaya Terhadap Ketum PB HMI

JUMAT, 21 DESEMBER 2018 | 00:16 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Kepemimpinan Respiratori Saddam Al Jihad di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digugat. Sejumlah fungsionaris pengurus mengajukan mosi tidak percaya.

Satu dari dua alasan mosi tidak percaya diajukan Sekjen Arya Kharisma Hardy, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Rahim Key dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Robbi Syahrir lantaran perilaku amoral Saddam.

"Sampai dengan saat ini tidak ada penjelasan dari Respiratori Saddam Al Jihad atas tindakan amoral tersebut," demikian press rilis yang diterima redaksi, Kamis (20/12).


Diduga perempuan yang menjadi korban tindakan amoral Saddam bukan hanya satu. Yang sudah menceritakan kasus yang dialaminya ada kader internal. Tindakan amoral juga dilakukan terhadap seorang perempuan pengurus salah satu organisasi kelompok Cipayung. Kasus yang terakhir disebut sempat masuk ke Polda Metro Jaya pada akhir September 2018, menyusul beredarnya rekaman video 'mesra' yang diduga  diperankan Saddam.

"Perilaku amoral ini menghancurkan marwah organisasi dan mencoreng nama baik keluarga besar HMI. Ini bertentangan dengan Pasal 3, 4, dan 5 AD HMI serta Pasal 6 (ayat 1 dan 3), dan Pasal 20 (ayat 4) ART HMI," tulis pers rilis yang disebar atas nama Arya, Rahim dan Robbi itu.

Pelanggaran konstitusi lain yang dilakukan Saddam terkait reshuffle kepengurusan PB HMI yang dilakukannya pada pekan kedua Desember 2018. Dalam reshuffle itu, Saddam mengangkat Naila Fitria sebagai Sekjen padahal dia aktif sebagai pengurus Majelis Nasional KAHMI dan pengurus di Perempuan SOKSI. Tindakan Saddam ini, menurut mereka, melanggar Pasal 4 (ayat 5 dan 6) dan Pasal 9 ART HMI.

Ketiganya lantas meminta Majelis Pengawas dan Konsultasi untuk menjatuhkan Saddam dari jabatan ketua umum sesuai Pasal 20 ayat 11 dan/ atau memecat keanggotaan Saddam sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Kami mengimbau seluruh kader HMI se Indonesia dan luar negeri, khususnya pada instansi Badan Koordinasi, Cabang, Koordinator Komisariat, serta Komisariat untuk serius menyoroti masalah-masalah prinsip dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua umum dan ditujukan ke MPK HMI," demikian tertulis dalam press rilis itu.[dem]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya