Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Hakim Tipikor Cabut Hak Politik Enam Legislator Malang

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 | 04:43 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Sidang perkara suap perubahan APBD yang menjerat 18 anggota DPRD Kota Malang memasuki babak pembacaan vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pembacaan vonis kasus suap ini terbagi dalam tiga gelombang. Pada gelombang pertama, majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana membacakan putusan bagi terdakwa Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yuliani.

Keenam Legislator Malang ini dinyatakan terbukti menerima suap dari Wali Kota Malang non aktif, M Anton. Suap itu diberikan untuk persetujuan perubahan APBD Kota Malang Tahun 2015 dan divonis hukuman yang bervariasi.


Selain hukuman badan, keenam terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti. Majelis hakim juga mencabut hak politik mereka dan baru dipulihkan sesuai masa hukumannya.

"Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Hakim Cokorda Gede Arthana dilansir RMOLJatim saat membacakan amar putusannya, Rabu (19/12).

Oleh majelis hakim, terdakwa Sulik Lestyowati divonis pidana penjara selama 4,8 tahun, Terdakwa Abdul Hakim divonis 4,2 tahun penjara, Terdakwa Bambang Sumanto dihukum 4,8 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Imam Fauzi dan terdakwa Syaiful Rusdi diganjar hukuman 4,1 tahun penjara. Sementara terdakwa Tri Yuliani divonis pidana penjara selama 4,2 tahun penjara.

Masing-masing anggota DPRD Kota Malang ini juga dihukum denda sebesar Rp 200 juta, subsider 1 bulan kurungan. Sementara uang pengganti disesuaikan dengan hasil suap yang diterima masing-masing terdakwa.

Atas putusan hakim, tiga terdakwa yakni Sulik Lestyowati, Bambang Sumanto dan Imam Fauzi menyatakan pikir pikir. Sedangkan tiga terdakwa lainnya, Abdul Hakim, Syaiful Rusdi dan Tri Yuliani menyatakan menerima. Sementara Jaksa KPK mengaku masih menyatakan pikir pikir.

Pada gelombang ke dua, majelis hakim akan membacakan putusan terhadap 6 terdakwa, yakni Yaqud Ananda Qurban, Rahayu Sugiarti, Heri Subiantono, Sukarno, Heri Puji Utami dan Abdul Rachman.

Sementara di gelombang ketiga, 6 terdakwa yang akan menjalani sidang putusan adalah Sahrawi, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin dan Wiwik Hendri Astuti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa KPK menjatuhkan tuntutan yang bervariasi terhadap 18 Anggota DPRD Malang ini. Mereka dinyatakan terbukti bersalah menerima melanggar Pasal.12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, ke 18 terdakwa ini diadili setelah KPK  melakukan penangkapan terhadap mantan Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono dan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Arief menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut.

Setelah melakukan pengembangan perkara tersebut, penyidik menemukan bahwa suap juga dilakukan oleh belasan anggota Dewan. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya