Penolakan praktik poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kali ini mendapat apresiasi.
Langkah partai baru itu dianggap berani menjanjikan akan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik melakukan poligami.
Pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam menilai, larangan poligami di kalangan ASN dan pejabat negara adalah salah satu platform politik partai terkait dengan hak asasi perempuan.
"Bagi saya platform politik seperti itu adalah suatu kemajuan besar dalam wacana dan praksis demokrasi di era pasca Reformasi. Terlepas ada yang pro dan kontra terhadap platform tersebut, dalam sistem demokrasi adalah sah-sah saja untuk dikemukakan dan diperjuangkan oleh PSI atau partai politik lainnya," jelasnya kepada wartawan, Rabu (19/12).
Namun, Hikam tidak memungkiri terdapat resiko bagi PSI seperti mengalami kesulitan mendapatkan dukungan masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan, agar partai pimpinan Grace Natalie tersebut memberikan penjelasan mengenai langkah pelarangan poligami bagi ASN dan pejabat negara.
"Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia muslim, belum tentu semuanya pro poligami untuk ASN dan pejabat negara. Toh PSI tidak mengatakan poligami harus dilarang total bagi seluruh umat Islam," ujarnya.
Hikam meyakini bahwa langkah politik yang diambil PSI akan mendapat perhatian dari pemilih perempuan.
"Pemilih perempuan khususnya kelompok milenial akan cenderung mendukung platform tersebut. Sehingga target PSI juga harus terarah sehingga bisa lebih efisien dan efektif dalam komunikasi publik," imbuhnya.
Pembahasan mengenai poligami kembali muncul setelah Ketum PSI Grace Natalie menyerukan revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami di Indonesia.
Menurutnya, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, undang-undang tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak yang menjadi korban ketidakadilan.
[wah]
