Terkait Muslim Uighur, Pemerintah Hanya Bisa Mengimbau China Bukan Intervensi

. Terkait adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap umat muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, pemerintah Indonesia hanya bisa memberikan himbauan kepada pemerintah China bukan intervensi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi melalui pesan elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/12).

"Perihal yang dilakukan China saat ini, adalah urusan domestik yang RI tidak bisa intervensi. Yang Pemerintah bisa lakukan adalah menghimbau, juga dalam forum internasional, agar dunia bisa bersama dalam satu sikap," ungkap Bobby.

Pandangan Fraksi Golkar di DPR setuju dengan sikap Wapres Jusuf Kalla yang menolak keras penindasan muslim Uighur di China.

"Apapun yang bentuk potensi pelanggaran HAM di seluruh dunia, sudah tentu Indonesia tidak akan setuju," terang dia.

Pasalnya Indonesia memiliki amanat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan kemerdekaan bagi setiap bangsa termasuk dalam urusan beribadah kepada Tuhan YME. Maka dari peran Indonesia hanya bisa membawa masalah ini ke pembahasan internasional, sebagaimana yang pernah dilakukan dalam masalah etnis Rohingya dan Palestina.

"Melalui forum internasional Indonesia bisa mengimbau ketidaksetujuan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM di dunia," pungkasnya. [rus]