Berita

Trump/Net

Dunia

Polemik Tembok Perbatasan, Penutupan Pemerintahan AS Di Depan Mata

SENIN, 17 DESEMBER 2018 | 21:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap untuk menutup pemerintahan jika pemerintah tidak mendapatkan dana yang dimita untuk membangun dindingi di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko.

Begitu kata penasihat senior Gedung Putih yang juga pembantu penting bagi Trump, Stephen Miller.

"Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk membangun tembok perbatasan," tegasnya dalam acara bincang-bincang politik CBS Face the Nation akhir pekan kemarin (Minggu, 16/12).


Dia mengatakan bahwa tembok penghalang seperti itu diperlukan untuk mencegah krisis imigrasi ilegal yang terus berlangsung seperti saat ini.

Pemerintahan Trump diketahui berusaha untuk memperoleh dukungan yang diperlukan dari Demokrat di Kongres untuk pendanaan federal untuk membangun tembok. Hal tersebut harus melewati ukuran sebagai bagian dari anggaran yang lebih luas pada akhir Jumat pekan ini, atau memicu penutupan sementara bisnis pemerintah yang vital.

Miller lebih lanjut menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan apapun yang diperlukan untuk pembangunan tembok itu, termasuk melakukan penutupan pemerintahan.

"Jika itu terjadi, tentu saja," tegasnya.

"Ini masalah yang sangat mendasar. Yang dipertaruhkan adalah pertanyaan apakah Amerika Serikat tetap sebagai negara yang berdaulat, apakah kita dapat membangun dan menegakkan aturan untuk masuk ke negara kita," sambung Miller seperti dimuat The Guardian.

Diketahui bahwa pembangunan tembok perbatasan merupakan salah satu janji Trump pada masa kampanye 2016 lalu. Dia berulang kali berjanji bahwa dia akan mengubah pagar tambal sulam di perbatasan selatan Amerika Serikat yang panjang menjadi dinding. Trump juga mengatakan bahwa dia dapat memaksa pemerintah Meksiko untuk membayarnya. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya