Bentrokan yang terjadi antara petani dan penggembala semi-nomaden di Nigeria telah menewaskan lebih dari 3.600 orang sejak tahun 2016 lalu. Sebagian besar dari para korban tersebut tewas pada tahun ini.
Begitu data terbaru yang dirilis Amnesty International awal pekan ini (Senin, 17/12).
Amnesty International mendokumentasikan peningkatan kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan yang akan digelar di Nigeria pada Februari 2019 mendatang.
Dalam pemilu tersebut, calon petahana, Muhammadu Buhari sedang mencari masa jabatan kedua dalam pemilihan tersebut.
Tetapi kampanyenya telah menerima sejumlah ganjalan, salah satunya adalah isu bahwa dia lemah untuk menangani kasus bentrokan petani dan penggembala tersebut.
Konflik tersebut kerap juga disebut sebagai masalah etno-religius, terutama karena para penggembala Muslim Fulani bertikai dengan para petani Kristen.
Tetapi banyak ahli dan politisi mengatakan perubahan iklim dan perluasan pertanian menciptakan persaingan untuk lahan yang mendorong para petani dan penggembala ke dalam konflik, tanpa memandang agama atau etnis.
"Kegagalan otoritas Nigeria untuk menyelidiki bentrokan komunal dan membawa pelaku ke pengadilan telah memicu eskalasi berdarah dalam konflik antara petani dan penggembala di seluruh negeri, mengakibatkan setidaknya 3.641 kematian dalam tiga tahun terakhir dan pemindahan ribuan orang lagi," begitu bunyi laporan Amnesty seperti dimuaty
Reuters.
Kelompok HAM tersebut mencatat, dari 310 serangan yang terjadi antara Januari 2016 dan Oktober 2018, 57 persennya terjadi pada tahun 2018 ini.
Setelah musim hujan yang lebih tenang di musim panas, para ahli khawatir bentrokan bisa melonjak lagi ketika musim kemarau dimulai. Karena kondisi memaksa para penggembala bergerak ke selatan menuju tanah yang lebih hijau dan pasokan air. Tidak jarang rute yang diambil melintasi lahan pertanian.
"Serangan-serangan ini direncanakan dengan baik dan terkoordinasi, dengan menggunakan senjata seperti senapan mesin dan senapan AK-47," kata direktur Nigeria Amnesty, Osai Ojigho.
"Namun, sedikit yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal pencegahan, penangkapan dan penuntutan, bahkan ketika informasi tentang tersangka pelaku tersedia," tutupnya.
[mel]
