Keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah langkah keliru.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar, Minggu (16/12).
Menurut Rofi, keputusan itu juga berpotensi mengganggu hubungan Australia dengan mitra strategis, termasuk Indonesia.
"Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia," ujar Rofi.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison sebelumnya mengutarakan pertimbangan negaranya untuk merelokasi kedubes Australia untuk Israel ke Yerusalem pada Oktober lalu.
Politisi PKS itu mendesak Australia meninjau ulang pengakuan tersebut. Menurutnya, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.
Rofi menambahkan hal ini penting disampaikan meski Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat. "Tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir," kata Rofi.
Rofi juga mengingatkan agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah Australia yang didahului sikap Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Presiden Donald Trump memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Hal ini disebut telah disampaikannya dalam Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihelat di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018.
"Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerap memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif," demikian Rofi.
[jto]
