Tahun Ini Pemerintah Indonesia Tidak Dapat Utang Bilateral, Ada Apa Ya?

BUKANKAH Sri Mulyani itu orang kepercayaan Bank Dunia dan sekutu-sekutunya yakni IMF, ADB, dan negara negara seperti AS, Jepang dan Uni Eropa? Lalu kenapa tahun 2018 ini lembaga-lembaga tersebut tidak memberi utang kepada pemerintah Indonesia?

Seluruh utang pemerintah bertambah tahun ini bersumber dari surat utang pemerintah ke pasar keuangan yang diperdagangkan oleh para makelar atau calo surat utang, bank-bank dan perusahaan keuangan. Tambahan utang itu memang sangat besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Harap dicatat, berdasarkan data Bank Indonesia, Surat Utang Negara sampai bulan Oktober tahun 2018 mencapai Rp 1968,2 triliun atau bertambah sebesar Rp 197,6 triliun. Selanjutnya dalam bulan November dan Desember 2018, pemerintah kembali menambah global bond 2 miliar dolar dan 3 miliar dolar atau Rp 72,5 triliun. Dengan demikian surat utang negara sampai Desember telah bertambah Rp 270 triliun. Itu hanya dari surat utang negara.

Sementra utang pemerintah yang bersumber dari utang luar negeri pemerintah dari negara maju dan lembaga keuangan multilateral tidak bertambah atau stagnan. Pemerintah tidak dapat utang bilateral dan multilateral.

Ini adalah catatan penting dalam tahun ini. Pemerintah sangat senang berburu uang dari surat utang. Bunga surat utang sangat tinggi berkisar antara 8-12 persen ditawarkan oleh pemerintah. Sementara bunga dari lembaga multilateral atau bilateral tak lebih dari 3 persen.

Bagi para pemain pasar keuangan, surat utang Indonesia menjadi incaran karena merupakan surat utang yang imbal hasilnya paling tinggi di dunia. Para calo atau makelar atau pedagang surat utang negara begitu bahagia memperdagangkan surat utang Indonesia dikarenakan memang laris manis dan para calo untung besar. Apalagi tahun depan 2019 Sri Mulyani berencana akan menambah utang pemerintah hingga Rp 825 triliun.

Ini tentu kabar paling menyenangkan bagi calo surat utang negara. Semoga saja tabungan uang para pejabat negara dalam bidang keuangan tambah gendut. [***]

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)