Berita

Asril Hamzah Tanjung/Net

Pertahanan

PENYERANGAN DI PAPUA

Mayjen (Purn) TNI Asril Tanjung: Jangan Takut HAM Saat Menyerbu OPM

JUMAT, 14 DESEMBER 2018 | 14:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah disepakati sebagai organisasi separatis dan pemberontak. Bahkan ada yang meminta untuk disebut sebagai organisasi teroris.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung berpendapat, jika kelompok ini diserbu oleh aparat gabungan TNI tidak ada istilah melanggar HAM.

"Kok kita takut HAM, HAM mana? Ini negara kita kok, yang negara lain nyerang negara lain sampai 1 juta korban tewas saja enggak ada yang berani ngomong HAM. Kita kadang-kadang yang mati cuma dua takut HAM, enggak, ini negeri kita enggak ada takut-takut," ujar Asri kepada redaksi, Jumat (14/12).


Legislator Partai Gerindra itu menegaskan insiden pembantaian pekerja Trans Papua yang dilakukan oleh pemberontak yang jelas-jelas ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang segera memerintahkan aparat TNI-Polri untuk mengejar pelaku pembantaian hingga tertangkap.

"Saya setuju Pak Jokowi mengatakan kejar sampai dapat, betul itu tapi kalau bisa istilahnya jangan macam-macam lah, sudah separatis itu yang betul," tegasnya.

Asril juga menyalahkan penggunaan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata yang selama ini digunakan merujuk pada pelaku pembantaian di Papua.

"Salah itu yang dikatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ngapain, itu pemberontak, jelas itu OPM minta merdeka. Separatis itu yang betul," tututpnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya