Berita

Robert J. Kardinal/Net

Nusantara

Ongkos Tiket Pesawat Rp 8 Juta, Masyarakat Papua Kena Rampok

JUMAT, 14 DESEMBER 2018 | 13:19 WIB | LAPORAN:

Harga tiket pesawat ke Papua dan Maluku memasuki Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 melonjak drastis bahkan bisa mencapai Rp 8 juta per orang.

Kenaikan harga tiket pesawat itu dikritik anggota DPR dapil Papua Barat, Robert J. Kardinal sebagai ketidakadilan.

"Ini lagi sedang mahal-mahalnya. Sangat mahal. Kalau menurut saya ini seolah-olah masyarakat Papua, Maluku dan kota-kota di Indonesia timur ini kena rampok," tuturnya.


Menurut Robert, banyak warga Papua ingin pulang dan berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan setahun sekali Natal dan Tahun Baru tapi kesulitan karena ongkos tiket pesawat kemahalan.

Ia pribadi biasanya menggunakan pesawat Jakarta-Papua dengan patokan harga antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta. Namun beberapa hari lalu, saat hendak ke Papua dalam rangka kunjungan kerja ke daerah konstituennya, Ketua Kaukus Papua-Papua Barat ini terpaksa harus merogoh kocek hingga Rp 8 juta.

"Jadi naiknya luar biasa sampai 100 persen. Kalau masyarakat biasa, nggak mungkin kebeli tiket setinggi itu. Kemudian dasar perhitungannya apa? Ini kalau ada permainan tiket jelang Natal dan tahun baru oleh operator penerbangan saya minta ditertibkan," tegas bendahara umum Partai Golkar ini.

Ia telah mendengar sendiri keluhan beberapa warga dan tokoh masyarakat Papua atas mahalnya tiket pesawat ke Papua. Untuk itu, Robert meminta pemerintah membuat aturan harga tiket atas untuk penerbangan dari/dan menuju kota-kota di Indonesia Timur seperti Papua Barat.

"Pemerintah harus kontrol jangan sampai operator penerbangan seenaknya naikkan harga. Kalau nggak kasihan Masyarakat Papua. Sudah susah tinggal di sana, begitu mau silaturahmi dengan keluarga kesulitan karena mahalnya tiket pesawat," terangnya.

"Harga tiket yang mahal ini nggak boleh dianggap sebagai hal yang biasa apalagi lumrah," imbuhnya, menekankan.[wid]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya