Berita

Aksi di depan Istana Jakarta/Net

Politik

Waspadai Demo Pesanan Yang Menolak Gelar Kehormatan Untuk Presiden

JUMAT, 14 DESEMBER 2018 | 11:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masyarakat Indonesia khususnya Riau diminta untuk mewaspadai aksi demo pesanan politik dan korporasi asing yang menolak pemberian gelar kehormatan Adat Datuk Sri Setia Amanah Negara ke Presiden Joko Widodo.

Permintaan itu disampaikan massa aksi Himpunan Mahasiswa Anti Kapitalis dan Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Koordinator aksi Abdillah menyebutkan, aksi yang kontroversi menolak pemberian gelar kehormatan kepada Presiden menjadi tanda tanya, bahkan berpotensi beraroma politis.


"Gerakan tersebut tidak murni dan membawa misi terselubung, bisa jadi ada dugaan membawa misi paslon penantang Jokowi," tegas Abdillah dalam keterangannya.

Menurut dia, ada upaya jahat yang ingin membentuk citra negatif untuk menjatuhkan Jokowi di mata publik. Sehingga tergiring opini seolah-olah masyarakat Riau menolaknya.

"Sekali lagi awas ada penyesatan opini untuk digiring ke ranah politik, apalagi ini masuk tahun politik. Awas ada udang di balik batu," terang Abdillah.

Padahal, kata dia, Lembaga Adat Melayu (LAM) sudah mempertimbangkan matang-matang alasan pemberian gelar kehormatan, karena Jokowi serius mengatasi persoalan asap yang di masa lalu sulit diselesaikan.

"Jadi atas dasar kebencian dan bayaran, gerakan massa yang akan melakukan penolakan gelar adat kepada Jokowi ini sudah tidak obyektif lagi," ucap dia.

Baca: Presiden Jokowi Dipinang Untuk Menerima Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara

Selain itu, tambah Abdillah, pihaknya menduga ada korporasi asing di belakang layar yang merasa dirugikan dengan keputusan pemerintah Jokowi yang berhasil merebut Blok Rokan. Selama ini masyarakat Riau tidak mendapat keuntungan dari adanya Blok Rokan karena dikuasai asing.

"Ketika Jokowi berhasil merebut Blok Rokan dan masyarakat akan mendapat keuntungan, kenapa ada yang mengaku mahasiswa justru marah dengan Jokowi? Kemarahan itu adalah marahnya korporasi asing bukan marahnya masyarakat Riau. Publik Indonesia harus berpikir jernih, jangan mau tergiring opini sesat," tutupnya. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya