Utang BUMN Jangan Jadi Beban Rakyat

Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama direksi BUMN mencatat jumlah utang yang membebani perusahaan-perusahaan plat merah.

Menanggapi tingginya utang sejumlah BUMN, Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya (PBPB) Rahmat SH menilai bahwa BUMN dengan pejabat-pejabatnya memiliki beban akuntabilitas yang tinggi.

"Keberadaan mereka harus menjadi solusi bagi berbagai persoalan rakyat. Jangan justru kebijakannya hanya menambah beban hidup rakyat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/12).

Rahmat menjelaskan, tugas pokok perusahaan negara bukan menambah penderitaan rakyat. Dia mencontohkan, dengan adanya inflasi saja sudah membuat rakyat menjerit.

"Apalagi ditambah beban hidup karena utang dan bunga yang bersumber dari pencabutan subsidi dan fasilitasnya, penarikan dana investasi jangka panjang dan kenaikan harga-harga tarif pelayanan utilitas publik seperti transportasi, listrik, komunikasi dan kenaikan retribusi pajak yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan penghasilan per kapita. Ini bukti janji kesejahteraan belum merata," paparnya.

Menurut Rahmat, utang-utang BUMN akan berakibat devisa yang tersisa menipis akibat beban bunga dan lain-lain. Untuk itu, dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan Begitu dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan objektif bertindak menekan utang.

"Ini demi kerakyatan dan hukum tata negara yang berlaku. Jangan sampai nantinya utang-utang tersebut diambil alih KPK atau Kejaksaan Agung jika terendus memiliki modus merugikan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia," tegas Rahmat yang juga caleg dari Partai Berkarya Dapil Sumsel II. [wah]