Solidaritas Kepada Muslim Uighur China Warnai Interupsi Paripurna DPR

. Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/12), diwarnai interupsi dari anggota dewan terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami suku muslim Uighur di Xinjiang, China.

Anggoga Komisi I DPR Fraksi Partai Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie menilai institusi DPR harus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap terkait apa yang dialami suku Uighur tersebut.

"Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan China harus melalukan langkah agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran HAM," kata Syarief.

Peran Indonesia yang dilandasi dari semangat Pembukaan UUD 1945 harus memperjuangkan masalah yang menimpa umat muslim di China tersebut. Dia berharap peristiwa ini yang terakhir kalinya terjadi.

"Saya harap tidak ada lagi peristiwa serupa terjadi," tegasnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Fraksi PKS. Sekretaris Fraksi PKS Sukamta dan Anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf juga melayangkan interupsi dalam rapur tersebut untuk masalah Uighur.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak China untuk memberi akses ke "kamp konsentrasi" di Wilayah Otonomi Xinjiang.

PBB ingin melihat langsung dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap sekitar satu juta etnis muslim Uighur yang ditahan, dengan alasan untuk dididik mengenal budaya China.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengaku terusik dengan banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat China di kamp konsentrasi tersebut. Sebab menurut mereka yang pernah dijebloskan ke sana, seluruh etnis Uighur yang beragama Islam dipaksa memahami propaganda Partai Komunis China. [rus]