Berita

Jamal Khashoggi/Net

Dunia

AS 'Diam' Untuk Kasus Khashoggi Demi Stabilitas Harga Minyak

KAMIS, 13 DESEMBER 2018 | 12:28 WIB | LAPORAN:

Penolakan Riyadh untuk mengekstradisi dua pejabat tinggi yang berkaitan langsung rencana pembunuhan Jamal Khashoggi, memperkuat dugaan Arab Saudi menutupi kasus tersebut.

Pengamat Timur Tengah, Yon Machmudi mengatakan, hingga saat ini belum ada yang bisa menembus kerajaan Arab Saudi agar kasus pembunuhan Khasshogi dibuka ke publik.

"Pertama saya kira karena negara yang paling mungkin melakukan itu kan Amerika Serikat (AS) karena ketergantungan Arab Saudi terhadap AS itu sangat besar, sementara Presiden Donald Trump sudah memberikan jaminan bahwa AS melindungi takhta Arab Saudi, artinya tidak ada perubahan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/12).


Yon melanjutkan, jika kasus kolumnis Washington Post ini dibuka dan kemudian melibatkan Putra Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud maka akan berdampak pada perubahan politik di Arab Saudi, khususnya di bidang ekonomi.

"Hubungan AS dengan Saudi sangat pragmatis, AS kan sekarang memfokuskan pada hubungan bilateral yang menjaga hubungan baik kedua negara itu yang berdampak pada positif secara ekonomi kepada AS," tutur ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI),.

Donald Trump (Presiden AS) telah menjamin bahwa usaha Arab Saudi dalam menjaga hubungan bilateral kedua negara sudah menciptakan kestabilan harga minyak untuk rakyat di AS.

"Maka tentu AS tidak akan jauh lagi mencampuri urusan dalam negeri Saudi kalau itu nanti bisa membuat ketidaknyamanan Saudi dalam hubungannya dengan AS," tandas Yon.

Sebelumnya Direktur Komunikasi Kantor Kepresidenan Turki Fahrettin Altun menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Riyadh yang menolak ekstradisi dua tersangka itu.

"Sikap itu justru akan membenarkan para kritik yang meyakini Arab Saudi berupaya menutup-nutupi kasus pembunuhan itu," kata Altun seperti dilansir Reuters. [wid]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya