Berita

Jusuf Kalla/Net

Bisnis

Wapres Dorong Dana Haji Segera Diinvestasikan

KAMIS, 13 DESEMBER 2018 | 09:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar segera diinvestasikan.

"Ini (dana haji) yang harus se­rius dibicarakan, investasi jangka panjang apa yang bisa dilakukan. Kalau hanya berpegang kepada deposito-deposito, pasti akan kalah dari inflasi dan kalah dari nilai tukar, pasti akan terjadi itu," ujar JK saat membuka rapat kerja BPKH di auditorium Kemente­rian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

Meski begitu, JK mengingatkan BPKH agar berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji agar tidak tekor.


Dia menceritakan, pemerintah pada puluhan tahun silam pernah menginvestasikan dana haji dengan membeli kapal. Namun, mengalami kerugian karena ka­pal hanya dipakai dalam waktu tiga bulan. Itu terjadi tahun 50-an, 60-an, dan 70-an.

JK menyoroti isu agar dana haji diinvestasikan dengan mem­beli pesawat terbang. "Beli pesa­wat itu tidak mudah, Garuda saja rugi, yang lain bisa bermasalah, ngapain ngurus pesawat pula," katanya.

Menurut JK, investasi jangka panjang yang bisa dilakukan beli kebun sawit di Sumatera, ikut membangun jalan tol, atau sektor kelistrikan. "Semua itu bisa-bisa saja, karena bagaimana dana haji ini bermanfaat, bukan hanya ke jemaahnya," katanya.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, target nilai dana kelolaan pada 2018 mencapai Rp 111 triliun. Dana itu meningkat menjadi Rp 121,3 triliun pada 2019.

"Pada 2019 nanti kami akan mengalokasikan 20 persen dana kelolaan untuk investasi lang­sung," ungkapnya.

Menurut Anggito, BPKH juga telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah BUMN untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Untuk perhotelan, rencananya akan berinvestasi di Madinah dan Mekkah. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya