Berita

Dunia

Facebook Masuk "Daftar Kotor" Terkait Pelanggaran HAM Di Myanmar

RABU, 12 DESEMBER 2018 | 22:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Facebook menjadi satu dari puluhan "daftar kotor" perusahaan asing yang dinilai terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan di Myanmar atau terlibat bisnis dengan militer Myanmar. Daftar itu disusun oleh kelompok Kampanye Burma Inggris atau Burma Campaign UK pekan ini.

Facebook bergabung dengan 48 perusahaan lainnya dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Swiss, dan China dalam fatra tersebut.

Daftar itu mengungkapkan keluasan global organisasi internasional yang terus menyediakan senjata, infrastruktur, teknologi, teknik dan keahlian kepada militer Burma, atau proyek yang didukung yang dituduh menyebabkan perusakan lingkungan, seperti bendungan hidroelektrik dan tambang batu giok.


Burma Campaign UK mengatakan Facebook berada di "daftar kotor" karena perusahaan tersebut secara konsisten membiarkan platformnya digunakan untuk menghasut kebencian dan kekerasan (terhadap) minoritas di Burma, khususnya minoritas Muslim Rohingya dan Muslim pada umumnya.

Facebook juga mendapat kecaman di tempat lain karena mengizinkan konten rasial dan berbahaya untuk berproliferasi di platformnya tanpa pemeriksaan selama bertahun-tahun.

Sebuah misi pencarian fakta PBB baru-baru ini di Myanmar secara spesifik menyebut bahwa perusahaan media sosial itu memainkan peran dalam memicu ketegangan etnis lebih lanjut.

Dan pada bulan November, laporan independen yang ditugaskan oleh Facebook menyimpulkan bahwa, di Myanmar, Facebook telah menjadi sarana bagi mereka yang ingin menyebarkan kebencian dan menyebabkan bahaya, dan posting telah dikaitkan dengan kekerasan offline

"(Facebook) terus menjadi tuan rumah halaman Komite Informasi, sebelumnya Komite Informasi Konselor Negara, yang dijalankan dari kantor Aung San Suu Kyi," begitu keterangan dari kelompok kampanye tersebut seperti dimuat The Guardian. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya