Berita

Global

Facebook Masuk "Daftar Kotor" Terkait Pelanggaran HAM Di Myanmar

RABU, 12 DESEMBER 2018 | 22:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Facebook menjadi satu dari puluhan "daftar kotor" perusahaan asing yang dinilai terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan di Myanmar atau terlibat bisnis dengan militer Myanmar. Daftar itu disusun oleh kelompok Kampanye Burma Inggris atau Burma Campaign UK pekan ini.

Facebook bergabung dengan 48 perusahaan lainnya dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Swiss, dan China dalam fatra tersebut.

Daftar itu mengungkapkan keluasan global organisasi internasional yang terus menyediakan senjata, infrastruktur, teknologi, teknik dan keahlian kepada militer Burma, atau proyek yang didukung yang dituduh menyebabkan perusakan lingkungan, seperti bendungan hidroelektrik dan tambang batu giok.


Burma Campaign UK mengatakan Facebook berada di "daftar kotor" karena perusahaan tersebut secara konsisten membiarkan platformnya digunakan untuk menghasut kebencian dan kekerasan (terhadap) minoritas di Burma, khususnya minoritas Muslim Rohingya dan Muslim pada umumnya.

Facebook juga mendapat kecaman di tempat lain karena mengizinkan konten rasial dan berbahaya untuk berproliferasi di platformnya tanpa pemeriksaan selama bertahun-tahun.

Sebuah misi pencarian fakta PBB baru-baru ini di Myanmar secara spesifik menyebut bahwa perusahaan media sosial itu memainkan peran dalam memicu ketegangan etnis lebih lanjut.

Dan pada bulan November, laporan independen yang ditugaskan oleh Facebook menyimpulkan bahwa, di Myanmar, Facebook telah menjadi sarana bagi mereka yang ingin menyebarkan kebencian dan menyebabkan bahaya, dan posting telah dikaitkan dengan kekerasan offline

"(Facebook) terus menjadi tuan rumah halaman Komite Informasi, sebelumnya Komite Informasi Konselor Negara, yang dijalankan dari kantor Aung San Suu Kyi," begitu keterangan dari kelompok kampanye tersebut seperti dimuat The Guardian. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya