Berita

Deddy Mizwar/RMOL

Hukum

Deddy Mizwar: Wajar KPK Minta Keterangan Saya

RABU, 12 DESEMBER 2018 | 10:57 WIB | LAPORAN:

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar tampak siap dimintai keterangan apapun oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ini, KPK wajar kalau minta keterangan saya," ujar Deddy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/12).

Deddy dihadirkan sebagai saksi dalam pengusutan kasus suap perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi.


Deddy mengaku sejak awal sudah melihat ada kejanggalan dari proyek Meikarta. Salah satunya adalah penggunaan lahan yang cukup luas di kawasan strategis provinsi.

"Setiap kawasan strstegis provinsi atau KSP harus ada rekomendasi dari provinsi makanya saya begitu dipromosikan saya katakan, ini apa?" ulasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hasanah.

Tiga pejabat lingkungan Pemkab Bekasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat ‎MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP, Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi.

Sementara empat lainnya dari pihak swasta yaitu Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen.[wid]


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya