Berita

Pengungsi Suriah/Net

Dunia

UNHCR: 250 Ribu Pengungsi Suriah Bisa Pulang Ke Rumah Tahun 2019

SELASA, 11 DESEMBER 2018 | 22:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sekitar 250 ribu pengungsi Suriah dapat kembali ke tanah air mereka mulai tahun 2019 mendatang. Begitu kata badan pengungsi PBB UNHCR dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (11/12).

Direktur UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Amin Awad menjelaskan bahwa sekitar 5,6 juta pengungsi Suriah saat ini tinggal di negara-negara tetangga seperti Turki, Libanon, Yordania, Mesir dan Irak. Termasuk di antara mereka adalah satu juta anak-anak Suriah yang lahir di luar negeri.

Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun ini, ada sekitar 37.000 pengungsi yang telah kembali ke Suriah. Kebanyakan dari mereka pulang ke daerah Deraa, Damaskus dan Homs, kata Awad.


"Sekarang, pada umumnya, perang telah berakhir. Kami memiliki beberapa kantong (dari permusuhan), termasuk Idlib, seperti yang Anda tahu bahwa ada gencatan senjata yang dinegosiasikan dan zona de-eskalasi," kata Awad seperti dimuat Reuters.

"Karena situasi di Suriah meningkatkan sebagian dari para pengungsi ini membuat perjalanan pulang," katanya.

Dia memperkirakan bahwa tahun depan, angka kepulangan warga Suriah dari pengungsian bisa mencapai 250 ribu.

"Kami meramalkan, dalam apa yang kami sebut tahap pertama, hingga 250.000 warga Suriah kembali pada 2019. Angka itu bisa naik dan turun sesuai dengan kecepatan kami bekerja dan menghilangkan rintangan ini untuk kembali," tegas Awad.

Dia menambahkan bahwa pulangnya warga Suriah dari pengungsian bukan tanpa masalah. Kendala terpenting untuk kembali adalah dokumentasi bagi para pengungsi atas harta benda dan rumah mereka.

"Lalu ada masalah yang terkait dengan wajib militer, ada masalah yang berkaitan dengan amnesti bagi mereka yang meninggalkan tentara. Ini adalah masalah yang pada dasarnya akan membuat orang menjauh, mereka adalah penghalang," jelasnya.

Kendala lain termasuk ranjau dan persenjataan perang yang tidak meledak di daerah bekas lokasi konflik. Hal itu memicu kekhawatiran akan mengancam jiwa.

Solusianya adalah dengan meningkatkan operasi ranjau besar untuk membersihkan daerah pertanian dan sipil. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya