Berita

Pengungsi Suriah/Net

Dunia

UNHCR: 250 Ribu Pengungsi Suriah Bisa Pulang Ke Rumah Tahun 2019

SELASA, 11 DESEMBER 2018 | 22:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sekitar 250 ribu pengungsi Suriah dapat kembali ke tanah air mereka mulai tahun 2019 mendatang. Begitu kata badan pengungsi PBB UNHCR dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (11/12).

Direktur UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Amin Awad menjelaskan bahwa sekitar 5,6 juta pengungsi Suriah saat ini tinggal di negara-negara tetangga seperti Turki, Libanon, Yordania, Mesir dan Irak. Termasuk di antara mereka adalah satu juta anak-anak Suriah yang lahir di luar negeri.

Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun ini, ada sekitar 37.000 pengungsi yang telah kembali ke Suriah. Kebanyakan dari mereka pulang ke daerah Deraa, Damaskus dan Homs, kata Awad.


"Sekarang, pada umumnya, perang telah berakhir. Kami memiliki beberapa kantong (dari permusuhan), termasuk Idlib, seperti yang Anda tahu bahwa ada gencatan senjata yang dinegosiasikan dan zona de-eskalasi," kata Awad seperti dimuat Reuters.

"Karena situasi di Suriah meningkatkan sebagian dari para pengungsi ini membuat perjalanan pulang," katanya.

Dia memperkirakan bahwa tahun depan, angka kepulangan warga Suriah dari pengungsian bisa mencapai 250 ribu.

"Kami meramalkan, dalam apa yang kami sebut tahap pertama, hingga 250.000 warga Suriah kembali pada 2019. Angka itu bisa naik dan turun sesuai dengan kecepatan kami bekerja dan menghilangkan rintangan ini untuk kembali," tegas Awad.

Dia menambahkan bahwa pulangnya warga Suriah dari pengungsian bukan tanpa masalah. Kendala terpenting untuk kembali adalah dokumentasi bagi para pengungsi atas harta benda dan rumah mereka.

"Lalu ada masalah yang terkait dengan wajib militer, ada masalah yang berkaitan dengan amnesti bagi mereka yang meninggalkan tentara. Ini adalah masalah yang pada dasarnya akan membuat orang menjauh, mereka adalah penghalang," jelasnya.

Kendala lain termasuk ranjau dan persenjataan perang yang tidak meledak di daerah bekas lokasi konflik. Hal itu memicu kekhawatiran akan mengancam jiwa.

Solusianya adalah dengan meningkatkan operasi ranjau besar untuk membersihkan daerah pertanian dan sipil. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya