Berita

Pengungsi Suriah/Net

Global

UNHCR: 250 Ribu Pengungsi Suriah Bisa Pulang Ke Rumah Tahun 2019

SELASA, 11 DESEMBER 2018 | 22:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sekitar 250 ribu pengungsi Suriah dapat kembali ke tanah air mereka mulai tahun 2019 mendatang. Begitu kata badan pengungsi PBB UNHCR dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (11/12).

Direktur UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Amin Awad menjelaskan bahwa sekitar 5,6 juta pengungsi Suriah saat ini tinggal di negara-negara tetangga seperti Turki, Libanon, Yordania, Mesir dan Irak. Termasuk di antara mereka adalah satu juta anak-anak Suriah yang lahir di luar negeri.

Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun ini, ada sekitar 37.000 pengungsi yang telah kembali ke Suriah. Kebanyakan dari mereka pulang ke daerah Deraa, Damaskus dan Homs, kata Awad.


"Sekarang, pada umumnya, perang telah berakhir. Kami memiliki beberapa kantong (dari permusuhan), termasuk Idlib, seperti yang Anda tahu bahwa ada gencatan senjata yang dinegosiasikan dan zona de-eskalasi," kata Awad seperti dimuat Reuters.

"Karena situasi di Suriah meningkatkan sebagian dari para pengungsi ini membuat perjalanan pulang," katanya.

Dia memperkirakan bahwa tahun depan, angka kepulangan warga Suriah dari pengungsian bisa mencapai 250 ribu.

"Kami meramalkan, dalam apa yang kami sebut tahap pertama, hingga 250.000 warga Suriah kembali pada 2019. Angka itu bisa naik dan turun sesuai dengan kecepatan kami bekerja dan menghilangkan rintangan ini untuk kembali," tegas Awad.

Dia menambahkan bahwa pulangnya warga Suriah dari pengungsian bukan tanpa masalah. Kendala terpenting untuk kembali adalah dokumentasi bagi para pengungsi atas harta benda dan rumah mereka.

"Lalu ada masalah yang terkait dengan wajib militer, ada masalah yang berkaitan dengan amnesti bagi mereka yang meninggalkan tentara. Ini adalah masalah yang pada dasarnya akan membuat orang menjauh, mereka adalah penghalang," jelasnya.

Kendala lain termasuk ranjau dan persenjataan perang yang tidak meledak di daerah bekas lokasi konflik. Hal itu memicu kekhawatiran akan mengancam jiwa.

Solusianya adalah dengan meningkatkan operasi ranjau besar untuk membersihkan daerah pertanian dan sipil. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya