Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Bisnis

Sri Mulyani Sentil DAU Dipake Buat Bayar Gaji

SELASA, 11 DESEMBER 2018 | 10:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

25 Persen Alokasi Harus Buat Infrastruktur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) lebih bijak dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Terutama, alokasi yang ditujukan untuk mem­bangun infrastruktur. Pasalnya, ternyata masih banyak daerah yang menggunakan dana terse­but untuk belanja pegawai atau membayar gaji. Padahal, dalam ketentuannya, sebesar 25 persen harus dimanfaatkan untuk pem­bangunan infrastruktur.

"Banyak daerah yang belum mencapai 25 persen DAU-nya untuk belanja infrastruktur. Ada (kepala daerah-red) bi­lang boro-boro bu, sebagian besar udah habis untuk bayar gaji," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Rendahnya peruntukan DAU buat pembangunan infrastruktur, lanjut Ani, terlihat dari belanja daerah. Agar kondisi ini tidak terus berlanjut, Ani menekankan, dirinya akan meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Kemen­terian Keuangan membantu melakukan planning anggaran kepala daerah.


Dia berharap, daerah bisa kerja sama serta lebih bijak da­lam memanfaatkan dana transfer ke daerah.

"Dirjen Perimbangan harus terus melakukan planning kepada daerah agar nantinya DAU final bisa lebih baik," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, man­tan Direktur Bank Dunia ini menyoroti masih banyaknya daerah yang memanfaatkan makelar untuk pencairan hingga pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, praktik itu harus dihindari karena rentan terjadi praktik korupsi.

"Tindakan itu berpotensi me­langgar hukum karena merupa­kan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara," imbuh Ani.

Dia mengingatkan, beberapa waktu lalu, ada pengawai di Ke­menkeu tertangkap KPK terkait makelar pencairan anggaran. Padahal, untuk pencairan tidak perlu lewat makelar. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya