Berita

Foto/Net

Politik

KTP-El Jadi Isu Politik Untuk Menyerang Pemerintah

SELASA, 11 DESEMBER 2018 | 01:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Persoalan KTP elektronik yang tercecer dan dijual bebas di media berbasis internet dapat digoreng menjadi isu politik untuk menyerang pemerintah, khususnya petahana Joko Widodo.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie. Menurutnya, isu tersebut dapat menjadi bahan dalam menyerang pemerintah.

"Isu ini bisa digoreng dan sasaran empuk paling tidak menyerang pemerintah. Karena ini tahun politik," ungkap Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/12).


Dikatakan Jerry, memang dua kubu akan saling menuding dan mencurigai. Tapi tidak semua bisa dibawa ke ranah politis.

"Apabila memang terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu harus bertindak tegas. Jika ada indikasi permainan dari lawan politik maka juga perlu diusut. Polisi sebaiknya menelusuri dan mengungkap dalang tercecernya KTP-el ini," tegasnya.

Menurut Jerry, perlu ditelusuri motif di balik tercecernya KTP-el tersebut. Dikabarkan, anak dari Disdukcapil Tulang Bawang terlibat di dalamnya.

Pihak kepolisian diminta segera mengusut tuntas kasus tersebut dan membukanya dengan terang-benderang agar diketahui publik dan tidak timbul kecurigaan.

"Polisi harus melakukan olah TKP dan lakukan penyelidikan awal serta mencari info akurat. Hemat saya, akan lebih baik jika ada saksi kunci," tandasnya. [lov]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya