Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi masih menemui jalan buntu atas masa depan pelabuhan Hodeidah yang merupakan jalur penyelamat utama bagi negara itu.
Pemerintah Yaman menegaskan kembali tuntutannya bahwa pemerintah harus mengambil alih fasilitas tersebut. Pemerintah Yaman ingin pengelolaan pelabuhan itu ditempatkan di bawah yurisdiksi Kementerian Transportasi.
"Polisi di kota juga harus ditempatkan di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri," kata salah satu pejabat pemerintahan Yaman yang ikut ambil bagian dalam pembicaraan tingkat tinggi di Swedia sejak akhir pekan kemarin.
"Kami mencari untuk melanjutkan situasi di kota sebelum pengambilalihan Houthi di 2014," tambahnya seperti dimuaty
Al Jazeera.
Kelompok Houthi sendiri mengaku siap untuk menyerahkan pelabuhan ke PBB, tetapi hanya jika koalisi Saudi-Uni Emirat Arab menghentikan serangan udara.
Namun diduga Houthi kemudian menarik diri dari Hodeidah sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Diketahui bahwa Yaman porak-poranda akibat konflik multi-sisi sejak tahun 2014 yang melibatkan aktor lokal, regional, dan internasional.
Kelompok Houthi, sekelompok Muslim Shia Zaydi yang memerintah sebuah kerajaan di Yaman utara selama hampir 1.000 tahun, mengeksploitasi kemarahan luas terhadap Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi pada tahun 2014 dan menggulingkan pemerintahannya pada awal 2015, yang memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Saat ini upaya negosiasi menuju perundingan damai tengah dilakukan antarfa kedua belah pihak dengan mediasi PBB di Swedia.
[mel]
