Berita

Denis Mukwege/Reuters

Global

Pilpres Di Kongo Berpotensi Picu Perang

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 21:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemilihan presiden yang akan digelar di Republik Demokratik Kongo bulan ini akan mengarah pada konflik atau perang bila tidak dilakukan dengan bebas, adil dan damai.

Begitu kata peraih Nobel Perdamaian, Denis Mukwege pada Senin (10/12). Mukwege adalah penerima hadiah Nobel 2018 untuk karyanya sebagai dokter yang membantu korban kekerasan seksual di kota Bukavu, Kongo timur. Dia telah melakukan operasi pada sejumlah wanita dan berkampanye untuk menyoroti penderitaan mereka setelah mereka diperkosa oleh pria bersenjata.

Dia berbagi hadiah dengan Nadia Murad, seorang aktivis hak Yazidi dan korban dari perbudakan seksual yang dilakukan oleh Negara Islam atau ISIS.


Dia mengaku khawatir dengan pemilu presiden yang akan digelar 23 Desember mendatang. Pasalnya, pemilu tersebut merupakan pengalihan kekuasaan demokratis pertama di Kongo dan mengakhiri pemerintahan Presiden Joseph Kabila, yang dimulai pada tahun 2001 setelah pembunuhan ayahnya.

"Apa yang saya lihat ketika saya meninggalkan negara saya tidak meyakinkan saya," kata Mukwege kepada Reuters.

"Sangat sedikit persiapan pemilu dan banyak persiapan militer. Saya sangat khawatir bahwa pemilihan ini tidak akan bebas, adil, kredibel dan damai dan jika ada penipuan besar-besaran. Pendukung (dari calon yang kalah) tidak akan menerima mereka," sambungnya.

Dia mengatakan pihak berwenang pemilihan berjuang untuk memenuhi tenggat waktu menjelang pemungutan suara dan bahwa kekerasan semakin memburuk di perbatasan timur dengan Rwanda, Uganda dan Burundi.

"Unsur-unsur ini memberi kesan kepada saya bahwa penindasan sedang dipersiapkan, paling tidak, dan bisa jadi perang melawan rakyatnya sendiri sedang dipersiapkan," katanya.

Sebagai informasi, Kabila dijadwalkan mundur pada tahun 2016 di akhir mandat konstitusionalnya. Namun pemilihan untuk menggantikannya berulang kali ditunda dan memicu protes di mana puluhan orang terbunuh. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya