Berita

Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Sekjen Partai Koalisi Desak KPU Jelaskan Penambahan DPT

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 18:08 WIB | LAPORAN:

Para sekretaris jenderal partai koalisi menyambangi Komisi Pemilihan Umum.

Menyusul adanya tambahan 31 juta data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hadir di Gedung KPU diantaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan beserta beberapa tokoh partai oposisi.

Hadir di Gedung KPU diantaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan beserta beberapa tokoh partai oposisi.

Muzani mengaku bahwa kedatangan mereka adalah memastikan bahwa pada 17 April 2019 nanti seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

"Karena itu, tidak boleh ada satu warga negara pun yang tidak menggunakan hak pilihnya jika memang sudah memenuhi syarat," katanya saat konferensi pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Lanjut Muzani, terkait tambahan 31 juta data Disdukcapil Kemendagri, pihaknya ingin memastikan bahwa nama pemilih yang sudah memiliki kepastian untuk memilih tidak boleh terdaftar dua kali.

"Baik di alamat yang sama atau di alamat yang berbeda. Kami juga ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali, baik di alamat yang sama atau dengan alamat yang berbeda atau orang yang sama dengan nama yang sama atau naik yang berbeda. Ketiga, kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang tidak berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT," paparnya.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam, para sekjen partai diterima tiga komisioner KPU, yakni Viryan, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi.

"Semua masukan kami disambut dengan baik oleh teman-teman KPU untuk bersama-sama melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan pada tanggal 15 (Desember)," demikian Muzani. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya