Para sekretaris jenderal partai koalisi menyambangi Komisi Pemilihan Umum.
Menyusul adanya tambahan 31 juta data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Hadir di Gedung KPU diantaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan beserta beberapa tokoh partai oposisi.
Hadir di Gedung KPU diantaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan beserta beberapa tokoh partai oposisi.
Muzani mengaku bahwa kedatangan mereka adalah memastikan bahwa pada 17 April 2019 nanti seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.
"Karena itu, tidak boleh ada satu warga negara pun yang tidak menggunakan hak pilihnya jika memang sudah memenuhi syarat," katanya saat konferensi pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Lanjut Muzani, terkait tambahan 31 juta data Disdukcapil Kemendagri, pihaknya ingin memastikan bahwa nama pemilih yang sudah memiliki kepastian untuk memilih tidak boleh terdaftar dua kali.
"Baik di alamat yang sama atau di alamat yang berbeda. Kami juga ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali, baik di alamat yang sama atau dengan alamat yang berbeda atau orang yang sama dengan nama yang sama atau naik yang berbeda. Ketiga, kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang tidak berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT," paparnya.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam, para sekjen partai diterima tiga komisioner KPU, yakni Viryan, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi.
"Semua masukan kami disambut dengan baik oleh teman-teman KPU untuk bersama-sama melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan pada tanggal 15 (Desember)," demikian Muzani.
[wah]
