Berita

Pertahanan

PGI Minta Presiden Jokowi Kedepankan Dialog Di Papua

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 06:33 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo beserta para aparaturnya diminta menghentikan pendekatan dan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Pembangunan infrastruktur yang mulai gencar dilakukan di Papua, belumlah mampu menjangkau hati masyarakat Papua.

Karena itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyerukan agar semua pihak, terutama pemerintah dan aparat, tidak melakukan aksi-aksi balasan berupa tindak kekerasan dan senjata.


Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Dr Henriette T.H. Lebang menyampaikan, di tengah gencarnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pada saat yang sama Indonesia menyaksikan gejala semakin kuatnya aspirasi untuk menentukan nasib sendiri di kalangan sebagian masyarakat, baik yang terungkap di Papua, di berbagai kota di Indonesia, maupun dalam kampanye internasional.

"Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian yang parsial-pragmatis belum dapat memecahkan permasalahan Papua. Bahkan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kelompok bersenjata juga ditengarai sebagai bentuk protes atas tidak diindahkannya tuntutan masyarakat akan penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," tutur Pdt Dr Henriette T.H. Lebang dalam Pesan Pastoral Gerejawi, yang diterima redaksi, Senin (10/12).

Berkenaan dengan hal itu, PGI mengimbau semua masyarakat, khususnya elemen masyarakat terkait Papua, untuk dapat melihat masalah di wilayah paling timur Indonesia itu secara menyeluruh dan menemukan akar masalahnya, untuk selanjutnya diatasi bersama.

"Kami berpandangan, duduk bersama dalam percakapan dari hati ke hati, apakah itu dalam bentuk dialog nasional sebagaimana banyak dituntut oleh sementara pihak di Papua, atau dialog sektoral sebagaimana pernah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, adalah jauh lebih bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi RI," ujarnya.

Kemudian, pelibatan masyarakat adat, gereja dan beragam pemangku kepentingan di Papua akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan menuju masa depan.

PGI melalui Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada Minggu (2/12) lalu.

"Peristiwa ini telah menciderai harkat manusia sebagai citra Allah. Sejauh kami pahami, mereka adalah pekerja pada PT Istaka Karya, yang sedang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kaitan ini, kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan seraya berdoa, semoga Tuhan yang Maha Pengasih menguatkan keluarga dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini," tuturnya.

Terkait dengan peristiwa ini, PGI mengimbau aparat negara agar bekerja secara profesional dan proporsional, dalam menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua dan seluruh penduduk Indonesia di manapun berada. PGI juga mendorong aparat negara untuk menyelidiki dan mengusut tuntas peristiwa ini dengan mengutamakan pendekatan kultural.

"Demi mengurangi ketegangan di tengah masyarakat Papua dan mencegah jatuhnya semakin banyak korban di kalangan masyarakat sipil," ujar Pdt Dr Henriette.

Bagaimanapun, lanjut dia, semua pihak wajar menyampaikan sangat prihatin dengan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian masalah Papua, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, kelompok-kelompok bersenjata maupun aparat Negara.

"Pendekatan kekerasan, dalam bentuk apa pun, menurut hemat kami, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, selain hanya akan menciptakan luka-luka baru yang pada gilirannya akan menciptakan lingkaran kekerasan," tuturnya.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya