Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar rapat kerja nasional ke-III pada 6-8 Desember 2018 di Medan, Sumatera Utara.
Pembukaan Rakernas Peradi turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Menurut Ketua Umum Peradi Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, dalam rakernas, pihaknya menyoroti dua hal utama di Sumut. Yaitu prihatin dengan masalah peredaran narkoba dan upaya memperbaiki lingkungan.
Dia menjelaskan, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan wilayah kepulauan sangat luas, potensi alam dan sumber daya manusia melimpah, hamparan lautan dan daratan yang membentang.
"Tahukah di mana umpama surga itu. Salah satu bagian dari Indonesia ialah daerah Sumatera Utara," kata Fauzie di Hotel JW Marriot, Medan, Sabtu (8/12).
Fauzie mengatakan, mestinya Indonesia mampu menjadi macan ekonomi Asia dan telah sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Indonesia sebagai negara besar juga harus mampu menciptakan peradaban baru yang lebih baik, serta menyejahterakan rakyatnya.
Alam yang luas jika ditebas tanpa batas untuk memenuhi kebutuhan manusia maka dapat dipastikan berdampak pada rusaknya ekosistem dan berujung tidak seimbangnya lingkungan hidup yang justru menjadi bumerang bagi manusia sendiri.
"Rakernas Peradi ke-III ini kita ingin mendorong agar advokasi lingkungan dan pariwisata Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Kota Medan kita pilih karena di wilayah Sumatera Utara terdapat salah satu destinasi terkenal di dunia yaitu Danau Toba, yang dijadikan salah satu program pariwisata bagi pemerintah untuk menyokong poros maritim dunia," papar Fauzie.
Peradi ingin mendorong advokasi lingkungan hidup dan pariwisata dapat bergulir segera khususnya di Sumut, sesuai dengan sustainable development goals yang dicanangkan PBB dan pemerintah Indonesia.
"Lewat rakernas diharapkan dapat kesamaan pandang para advokat Indonesia untuk bersama-sama mendorong pembangunan bangsa yang dapat menyejahterakan rakyat," kata Fauzie.
Ketua Dewan Pembina Peradi Prof. DR. Otto Hasibuan mengatakan, merusak Danau Toba dengan alasan budidaya ikan yang berdampak pada pencemaran tanpa penegakan hukum pasti tidak membuat efek jera para perusak lingkungan.
"Kebiasaan buruk membuang sanitasi, kotoran dan sampah merambah ke Danau Toba persis menjadikan danau sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah. Tanpa perlu tahu dampak rusaknya lingkungan hidup yang pada gilirannya para turis dan wisatawan akan takut menyentuh air danau," paparnya.
Otto menambahkan, fenomena lain seperti pembangunan dengan merusak ekosistem yang dapat mengancam orangutan dan binatang lain di hutan Sumut adalah suatu kebijakan yang menjadi dosa turunan dari generasi ke generasi.
"Perkembangan terkini soal pencemaran di Danau Toba dirilis pihak Bank Dunia. Mereka memaparkan fakta empiris. Dari hasil riset mereka menunjukkan bahwa tingkat pencemaran di Danau Toba sangat parah. Hasil penelitian itu menjadi bukti yang cukup untuk memastikan jawaban atas pertanyaan keadaan dan kondisi terkini Danau Toba," demikian Otto.
[wah]
