Massa Aliansi Jurnalis NKRI/Net
. Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menuding sebagian besar pers di Tanah Air adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan demokrasi Indonesia, diminta untuk segera minta maaf.
Desakan itu datang dari puluhan orang yang menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Pers di Jakarta Pusat, Jumat (7/12). Mereka mengataskan diri sebagai Aliansi Jurnalis NKRI.
"Kami mendesak Prabowo untuk segera minta maaf atas penyataannya yang dinilai menghina jurnalis," kata koordinator aksi Aliansi Jurnalis NKRI, Rivai Lamahoda seperti keterangannya, Sabtu (8/12).
Jelas Rivai, mengkritik profesi wartawan boleh saja dan sah dalam era demokrasi. Namun, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum maka setiap kritik dan koreksi punya mekanisme dan jalur yang harus ditempuh.
Menurutnya, sebagai tokoh dan politisi dengan jam terbang tinggi, Prabowo tentu tahu profesi jurnalis dilindungi oleh UU Pers. Dalam UU ini diatur koreksi terhadap pemberitaan adalah dengan mekanisme "hak jawab" yang difasilitasi Dewan Pers, dan apabila tidak menemui kata sepakat maka boleh mengajukan gugatan pidana pengadilan jika merasa dirugikan.
"Pernyataan Prabowo yang menuduh jurnalis sebagai antek orang yang mau menghancurkan NKRI dan pernyataan untuk tidak lagi menghormati jurnalis adalah pernyataan yang sangat tendensius, menebar ujaran kebencian, mengadu domba dan menghina profesi jurnalis," ujar Rivai.
Prabowo harus diingatkan bahwa pers adalah pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kehidupan bernegara. Dan membangun narasi permusuhan kepada jurnalis adalah kebodohan nyata mengingat dia sedang menggalang dukungan untuk pencalonannya dalam Pilpres 2019.
"Untuk itu kami mendesak Prabowo segera mencabut pernyataan yang menghina, merendahkan profesi jurnalis. Jika tidak, kami akan mengajak dan menyerukan kepada seluruh jurnalis se-Indonesia untuk memboikot seluruh pemberitaan tentang Prabowo," tutup Rivai.
Prabowo Subianto yang juga ketua umum Partai Gerindra itu menuding pemberitaan di media sebagian besar memublikasikan berita bohong. Dia bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan demokrasi di NKRI.
Kekesalan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu didasari oleh minimnya publikasi acara Reuni Akbar 212 yang. Dia menuding sikap media-media yang tidak memberitakan Reuni 212 tidak objektif.
[rus]
