Berita

Pertahanan

Insiden Nduga, Intelijen Jangan Bengong Aja

JUMAT, 07 DESEMBER 2018 | 13:18 WIB | LAPORAN:

Serangan kelompok bersenjata terhadap para pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua, diyakini sistematis dan terstruktur.

Analis Kebijakan Publik Melkior Wara Mas mengatakan, menghadapi upaya makar juga harus sistematis.

"Insiden ini harus menjadi evaluasi penting bagi pihak intelijen Negara. Badan Intelijen Negaara atau BIN seharusnya lebih maksimal memanfaatkan perannya dalam pendeteksian dan pencegahan terhadap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan negara,” tutur Melkior di Jakarta, Jumat (07/12).


Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Melky ini mengingatkan, perlu langkah cepat yang antisipatif yaitu koordinasi intelijen antar unsur lembaga intelijen memberikan informasi, data, dan analisis yang akurat dalam perencanaan keamanan jangka panjang.

"Serta analisis terhadap pengaruhnya, yang langsung dalam banyak hal sebagai pengendali tingkat dan pertumbuhan berbagai variable pokok politik dan perekonomian negara," ujarnya.

Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini juga mengingatkan, konstelasi politik jelang Pemilu 2019 juga sebagai bagian dari proses-proses yang terjadi di Nduga.

"BIN harus memiliki intuisi dan informasi tentang situasi  wilayah atau daerah baik politik, sosial dan potensi keamanan dalam mewujudkan pembangunan dan stabilitas politik ekonomi nasional," katanya.

Penyelesaian berbagai persoalan di Papua harus mengedepankan pendekatan-pendekatan humanistik.

“Pendekatan yang sistematis terhadap masalah pembangunan mental sumber daya manusia dan tidak sebatas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat Papua, dengan mengikuti prosedur standar dalam analisa terhadap informasi dan data," ujarnya.[wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya