Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penyerangan Di Papua Bisa Jadi Terkait Pilpres

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 | 02:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setara Institute meminta pemerintah mengusut tuntas aksi pembunuhan puluhan pekerja dan penyerangan pos TNI oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Terlepas dari apapun argumen mereka, aparat penegak hukum Indonesia dalam hal ini kepolisian dengan dibantu oleh TNI harus mengejar dan menangkap mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan pekerja kemarin," jelas Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/12).

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bereaksi atas tudingan yang mengarah kepada pihaknya. OPM juga mengaku akan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan Papua.


Menurut Tigor, ancaman OPM merupakan reaksi atas fenomena yang dikait-kaitkan dengan Pilpres 2019. Meskipun hal tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Di Papua sudah bukan rahasia lagi banyak pihak yang bermain. Dugaan semacam itu bahwa berkaitan dengan pilpres bisa benar, bisa tidak," ujarnya.

Hal tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti dari rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini di Papua.

"Setelah berapa lama di daerah pegunungan Papua ini cukup kondusif. Kemudian terjadi penyerangan yang terorganisir baik dan jatuh korban yang banyak," demikian Tigor. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya