Sebanyak 31 orang tewas dibantai kelompok separatis bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua pada akhir pekan lalu. Sebagian besar korban diidentifikasi sebagai pekerja konstruksi dari PT Istaka Karya.
Tokoh Papua yang dikenal aktif menyuarakan hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, informasi yang diterimanya, seluruh korban adalah sipil.
"Ini baru pertama dalam sejarah lebih dari 50 tahun integrasi politik Papua dalam RI, korbannya sipil," ucap Pigai dalam program 'Apa Kabar Indonesia Malam' yang disiarkan
TVOne, Selasa (4/12).
Pigai mengingatkan, kalau dilihat sebenarnya peristiwa ini bukan baru sekarang terjadi. Ada akar historisnya.
"Ironisnya dimulai ketika terjadi integrasi politik Papua, di mana ada dua kelompok yang menerima integrasi sistem plebisit, dan ada kelompok yang tidak menerima," ulas Pigai.
Pigai menceritakan, setelah tahun 1969 ketika resmi Papua masuk ke dalam wilayah NKRI melalui satu jajak pendapat (plebisit), pemerintah menjalankan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan namun tetap mengedepankan militer.
"Zaman Soeharto membangun berbagai aspek baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Cukup simultan, secara bersama jalan. Tapi lagi-lagi belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan," tutur mantan komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM ini.
Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan keterisolasian tetap menyertai terus menerus sampai sekarang. Karena itulah masyarakat Papua sejak tahun 1969 menginginkan kemerdekaan baru.
Sedangkan orang-orang Papua yang menolak proses plebisit muncul dengan simbol-simbol negara bangsa.
"Ada bendera bintang kejora, lambangnya, lagu kebangsaannya ingin memisahkan diri, ini fakta yang tidak bisa kita nafikan," tegas Pigai.
[wid]
