. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memerhatikan persoalan kebudayaan sekaligus mengimplementasikannya dalam regulasi debat calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) pada Pilpres 2019.
Demikian disampaikan Koordinator Mufakat Budaya Indonesia (MBI), Radhar Panca Dahana saat diterima Ketua KPU Arief Budiman bersama Komisioner Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari di Ruang Ketua KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (4/12).
Menanggapi hal itu, Arief berterima kasih atas usulan yang disampaikan. Kata pria kelahiran Surabaya itu, persoalan kebudayaan merupakan hal penting yang memang perlu menjadi catatan.
"Ahli budaya memang perlu terlibat aktif, maka ruang-ruang ini yang jadi catatan oleh budayawan penting untuk ditangkap oleh capres dan cawapres," tutur Arief seperti diberitakan laman KPU.
Dia melanjutkan, persoalan kebudayaan dapat diformulasikan lewat salah satu sesi debat. Sebagaimana diketahui debat sendiri akan diselenggarakan sebanyak lima kali, dan debat yang pertama diselenggarakan pada 17 Januari 2019.
"Budaya tentu bisa mengambil salah satu sesi di debat itu. Nah, untuk merumuskan isu budaya bisa dua tahap, pertama undang panelis, MBI bisa kirim delegasi yang merumuskan pertanyaan itu, kedua itu moderator, siapa yang akan menyampaikan, saya pikir kami membutuhkan peran MBI," pungkas Arief.
[rus]
