Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Penembakan Di Papua, Pemerintah Harus Utamakan Pekerja Lokal

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 13:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Penembakan terhadap 31 pekerja kontruksi jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12) harus disikapi secara serius.

Sebanyak 31 pekerja diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB).

Labor Institute Indonesia menilai, pelaksana proyek dalam hal ini PT Istaka Karya kurang memberikan perlindungan keamanan secara maksimal kepada para pekerja.


Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga juga mengatakan, penembakan tersebut bisa saja terjadi karena kecemuruan masyarakat lokal Papua terhadap para pekerja proyek infrastruktur yang mayoritas berasal dari luar Papua.

"Kami melihat ada ketimpangan kesempatan kerja bagi warga lokal untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur di Papua. Apabila alasannya para warga lokal mempunyai skill yang rendah," terang Andy William, Selasa (4/12).

Harusnya, pemerintah meng-upgrade skill dan kemampuan para warga lokal untuk dapat terserap sebagai pekerja di tanah kelahiran mereka.

Menurut Andy William, penyerapan warga lokal sebagai pekerja proyek infrastruktur dapat mencegah terulangnya gangguan keamanan terhadap pengerjaan proyek infrastruktur di Papua.

"Selain itu aspek keamanan kerja bagi para pekerja infrastruktur di Papua perlu lebih ditingkatkan agar target pembangunan proyek infrastruktur khususnya Trans Papua dapat tercapai secara maksimal," tutupnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya