Fahri Hamzah: DPR Masih Disandera Kekuatan Eksekutif

DPR sebagai lembaga legislatif sejatinya harus independen. Tapi kenyataannya tidak demikian, DPR masih disandera kekuatan eksekutif.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dalam sambutan acara seminar 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Gedung Nusantara, Senaya Jakarta, Selasa (4/12).

"Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Perppu," kata Fahri.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif masih memiliki catatan serius yang harus dievaluasi. Fahri mencontohkan, fungsi anggaran DPR.

"Apa yang terjadi kalau kita bilang fungsi budgeting di DPR ini lemah sekali sekali karena proposalnya dari pemerintah dan begitu datang proposal itu fix," kata Fahri.

Fahri menekankan, ada beberapa usulan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan yang independen.

"Kita memerlukan draft undang-undang untuk melengkapi konsep tadi. Pertama itu rancangan undang-undang tentang lembaga perwakilan karena kita sekretariatnya belum ada," ujar Fahri.

Kedua, wilayah anggaran DPR ini perlu dilindungi dengan UU.

"Ada juga usulan supaya kita membentuk melalui RUU Etika Lembaga Perwakilan tidak hanya memberdayakan DPR pusat tapi juga DPRD," urainya lebih lanjut.

Pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin, serta  Ari Sujito dari FORA Legislasi UGM juga hadir dalam seminar ini sebagai narasumber.[wid]