Jimly: 1-2 Juta Peserta Reuni 212 Hadir Bukan Jaminan Menang Pilpres

Acara Reuni Akbar Mujahid 212 mengandung unsur politis. Makanya, acara semacam ini diusulkan untuk tidak digelar lagi sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengakui secara konstitusional, Reuni Akbar Mujahid 212 memang tidak dilarang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, acara itu sebenarnya tak lepas dari kepentingan politis Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Buktinya dalam acara hari Minggu (2/12) lalu, ia melihat ada seruan untuk agar peserta reuni tidak memilih capres atau calon legislatif dari partai penista agama. Sementara acara itu juga dihadiri oleh Prabowo.

"Karena tidak mungkin terlepas dari cara pandang orang kepada kepentingan politik. Pasti dinilai ini kepentingan politik," tegasnya kepada dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin malam (3/12).

Padahal, lanjut mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini, jadwal kampanye Pilpres sebenarnya sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, ia menyarankan agar kegiatan semacam itu tidak digelar lagi sebelum pelaksanaan ajang Pilpres April tahun depan.

"Nggak perlu mempertontonkan kuantitas. Kuantitas itu harus dibuktikan di Pemilu saja. Karena sejuta, dua juta (massa yang hadir) bukan jaminan (menang di Pilpres), jumlah penduduk kita saja sekitar 260 juta," tukasnya.[wid]