Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

DPD Counter Propaganda Isu Kelapa Sawit Indonesia

SENIN, 03 DESEMBER 2018 | 23:52 WIB | LAPORAN:

Industri kelapa sawit sempat menjadi primadona ekonomi nasional dan ekonomi daerah khususnya di Sumatera Selatan.

Kini sawit Sumsel seolah terabaikan. Komoditas yang dahulu menjadi primadona terkesan mulai ditinggalkan. Bahkan, sawit Sumsel  menghadapi beragam masalah dan tantangan.

"Kita ketahui Uni Eropa melakukan penolakan kelapa sawit kita. Alasan resmi karena kelapa sawit dianggap merusak lingkungan terutama hutan dan lahan gambut," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka Seminar Kelapa Sawit 2018 di Palembang, Senin (3/12).


Dia menambahkan, isu kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun lalu memberi legitimasi alasan tersebut. Namun, dari sidang-sidang Uni Eropa adalah dalih semata.

"Alasan sebenarnya adalah mereka ingin melindungi industri minyak bunga matahari yang memang menjadi komoditas di banyak negara di Eropa," ujar Darmayanti.

Menurutnya, saat ini DPD telah berupaya sekuat tenaga memperjuangkan agar industri kelapa sawit bisa terangkat lagi. Dalam berbagai kunjungan, DPD melakukan counter terhadap kampanye kelapa sawit yang merugikan.

"Memang tidak semua berhasil, terutama di negara-negara Eropa Barat. Namun di negara Eropa Timur seperti Rusia dan Bulgaria kampanye ini mendapat sambutan positif," jelas Darmayanti.

Rusia bahkan telah berkomitmen untuk tetap membeli kelapa sawit Indonesia.

"Kampanye counter propaganda kelapa sawit ini tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang juga giat melakukan itu," kata Darmayanti.

Selain itu, DPD juga tengah berupaya agar kelapa sawit punya diversifikasi produk. Salah satu yang mungkin adalah membuat biodiesel.
"Indonesia masih menjadi net importer BBM. Pemanfaatan kelapa sawit bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Darmayanti.

Solusi lain yang bisa diambil terutama dalam jangka pendek dan jangka menengah seperti pemenuhan standar mutu lingkungan. Agar bisa menjangkau pasar-pasar yang saat ini menolak.

"Selain itu peningkatan daya saing produk sawit melalui peningkatan produktivitas melalui efisiensi usaha, replanting dan menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik. Dengan demikian, harga kelapa sawit Indonesia makin bisa bersaing di pasaran internasional," demikian Darmayanti. [wah] 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya