Kepolisian Daerah Papua Barat mencatat sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.
Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Moch. Sagi berharap Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menekan kecenderungan anggotanya agar tidak memihak calon tertentu.
"Netralitas penyelenggara pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara," katanya.
Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, keributan saat proses pemungutan dan penghitungan suara masih berpotensi terjadi di Papua Barat. Hal itu bisa terjadi akibat sejumlah persoalan seperti undangan bagi pemilih dan hal-hal teknis lain.
"Potensi konflik paling besar dapat terjadi setelah pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih. Perselisihan terkait dengan keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung sering menimbulkan protes dan keributan antar pendukung. Ini sangat mungkin terjadi," papar Sagi.
Potensi kerawanan lain masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak suara saat pencoblosan.
Polisi juga mengendus potensi bahwa momentum pemilu akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.
Untuk itu, dia menilai perlunya pengoptimalan komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, juga tokoh pemuda untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Ini yang paling dikhawatirkan," imbuh Sagi, seperti dikutip
Antara, Senin (3/12).
[wah]
