Suhardi Alius dan Hendri Paruhuman Lubis/Humas BNPT
Kearifan lokal yang banyak terdapat di setiap daerah di Indonesia diyakini bisa menjadi penangkal ‘serangan’ radikalisme dan terorisme.
Itu karena kearifan lokal memiliki kekuatan dan daya rekat, serta sumber kontrol moral dalam menjaga hubungan masyarakat yang harmonis, baik dalam masyarakat homogen maupun heterogen.
Terbukti dalam survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme dan terorisme berada pada skor 63,60 (berada dalam kategori tinggi).
"Hasil survei tahun lalu menempatkan aspek kearifan lokal dan kesejahteraan adalah yang paling signifikan sebagai sarana pencegahan radikalisme. Tahun ini ingin lebih kami pertajam, apakah betul kearifan lokal masih signifikan, terutama di era yang serba digital," kata Komjen Pol. Suhardi Alius di Jakarta, baru-baru ini.
Suhardi menjelaskan, survei yang dilakukan oleh BNPT itu menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dengan rentang waktu antara bulan April - September 2018 di 32 provinsi se-Indonesia.
Metode kualitatif dilaksanakan dalam bentuk diskusi terpumpun yang menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, tokoh adat, agama, pendidikan, dan elemen pemuda di setiap provinsi.
"Sementara untuk kuantitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke 450 responden di setiap provinsi. Total responden yang dipakai adalah 14.400 orang, terdiri dari mahasiswa PTKN dan PTUN, dosen, siswa SMA dan MAN," jelas Suhardi.
Suhardi menjelaskan, yang dimaksud kearifan lokal bukan seni dan budaya saja. Ada empat bentuk kearifan lokal, yaitu tutur lisan, tata ruang, norma sosial, dan seni kebudayaan.
"Jadi jumlah responden yang ada, 63,60 persen menyatakan kearifan lokal masih relevan sebagai sarana pencegahan terorisme. Tapi masalahnya di daerah tak ada lagi dokumen yang utuh tentang apa itu kearifan lokal. Akibatnya, tiga puluh koma nol sembilan responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang apa itu kearifan lokal," tutur Suhardi.
Kondisi tersebut, masih kata Suhardi, terjadi antara lain terjadi karena kurangnya sosialisasi kearifan lokal, khususnya di kalangan milenial. 28,33 persen responden mengakui hal tersebut.
"Ditambah lagi faktor menurunnya interaktif antarmasyarakat karena efek dari kemajuan teknologi, faktor penetrasi media sosial yang demikian kuat," tegasnya.
Dengan catatan tersebut, Suhardi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi dekonstruktif terhadap kearifan lokal.
[wid]
