Aksi 212 pada 2 Desember 2016/RM
212 bukan lah angka biasa. Hampir semua lapisan di negeri ini tahu istilah 212 yang menjadi memori tersendiri dalam perjalanan bangsa Indonesia guna mempertahankan independensi dari infiltrasi asing dan aseng.
Jumat, 2 Desember 2016 merupakan pemandangan demokrasi yang terindah dalam perjalanan sejarah negeri ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia semenjak kemerdekaan, muslim yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia menggunakan hak demokrasi mereka menolak pemimpin yang dianggap kafir dan arogan.
Peristiwa bersejarah itu kemudian berlanjut pada tanggal 19 April 2017 dalam Pilkada DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan. Minggu dini hari pada tanggal 30/4/2017, KPU DKI Jakarta mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Perolehan suara terbanyak pada putaran kedua Pilkada DKI diraih pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan 57,96 persen suara.
212 menjadi pijakan utama kekuatan demokrasi seutuhnya yang dikawal penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal opini saat itu mengarah pada paslon Ahok-Djarot yang konon didukung dana oligarki yang cukup melimpah. Bahkan kemenangan paslon Anies-Sandi sama sekali tidak diprediksi.
Akan tetapi, peta konstelasi politik nasional berubah drastis setelah terbangun kekuatan umat 212 di bawah komando Habib Rizieq Shihab. Tiba-tiba umat punya kesadaran penuh untuk mengawal bangsa ini yang nasibnya berada di ujung tanduk. Hasilnya pun memuaskan dengan kalahnya pasangan Ahok-Djarot dan menangnya Anies-Sandi.
Semenjak itu, 212 berubah menjadi spirit anak bangsa untuk mengawal demokrasi di negeri ini sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kekuatan demokrasi agamis telah menjadi kekuatan nyata di negeri ini. Inilah pilihan rakyat!
Bisa jadi sebagian menilai 212 sebagai simbol politik identitas yang dikonotasikan tidak representatif sebagai bangsa majemuk yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Namun anggapan itu tidak lah benar.
Mengapa anggapan itu tidak benar? Pertama karena 212 muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok segelintir atau oligarki yang ingin mencaplok negeri ini.
Kedua, 212 bergerak dari kesadaran sebagian besar masyarakat yang mayoritasnya adalah muslim. Semangat keagamaan menjadi dorongan tersendiri untuk menjaga keutuhan negara. Hubbul wathan minal Iman. Yang artinya, cinta tanah air bagian dari keimanan.
Jika kemudian dorongan keagamaan itu dinilai sebagai politik identitas yang dikonotasikan buruk, maka konotasi itu salah kaprah yang harus diluruskan. Identitas sudah menjadi kelaziman dalam perjuangan rakyat Indonesia.
Pangeran Dipenogoro bangkit dengan kekuatan identitasnya yang bermuara dari komunitas tareqat atau majelisnya. Kekuatan majelis Pangeran Dipenogoro itu telah membuat para penjajah kewalahan. Saat itu, Pangeran Dipenogoro memimpin perjuangan dengan pakaian jubah dan surbannya yang merupakan bagian dari identitasnya.
Tidak cukup dengan Pangeran Dipenegoro, masih banyak pejuang lainnya yang beridentitas dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Ada Tengku Umar, Cut Nyak Dhien, hingga Bung Tomo. Semua pahlawan itu beridentitas dalam menggerakkan rakyat untuk berjuang bela bangsa dan negara.
Alasan ketiga, 212 adalah cermin demokrasi agamis dan terpimpin. Demokrasi ini lah yang membedakan konsep demokrasi liberal. Demokrasi yang tercermin dalam 212 dikendalikan oleh kesadaran agama yang begitu mendalam. Karena itu, 212 bisa dikatakan sebagai demokrasi agamis yang dilandasi oleh nilai-nilai mayoritas beragama di negeri ini.
Yang lebih menarik lagi, 212 berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya yang sifatnya sporadis. Namun kekuatan 212 hingga kini terus bertahan di tahun-tahun berikutnya untuk mengawal demokrasi. Bahkan peringatan 212 kali ini yang akan digelar pada hari Minggu, 2 Desember 2018, akan mengawal pesta demokrasi dalam skala nasional yang lebih krusial dalam menentukan nasib bangsa.
Semua itu bukti bahwa 212 bukanlah euforia semata. Tapi, 212 sudah berubah menjadi kekuatan spirit bangsa sekaligus menjadi cermin demokrasi agamis. Siapa pun di negeri ini berhak memilih piihannya dan menentukan nasibnya sesuai dengan tradisi dan keyakinannya masing-masing.
Jangan karena alasan demokrasi, keyakinan malah terbelenggu. Bila demikian, maka namanya bukanlah demokrasi tapi diktator. Justru demokrasi semestinya mengawal kebebasan berekspresi termasuk keyakinan dalam beragama.
Bila keyakinan seorang muslim tidak dibenarkan memilih pemimpin perempuan atau pemimpin beda agama, maka secara demokrasi, muslim berhak menyampaikan aspirasinya. Tapi pada saat yang sama, muslim dalam tatanan konstitusi tak dibenarkan memaksakan keyakinannya atas pihak lain yang beda agama. Itu baru seimbang. Bukan malah konstitusi dijadikan alat tekan untuk memasung keyakinan.
[***]Alireza AlatasPembela ulama dan NKRI, aktivis Silaturahmi Anak Bangsa (Silabna).
