BEBERAPA hari lalu sebuah media massa memuat berita tentang adanya kebutuhan mendesak toilet umum di kawasan atau area publik.
Berita itu mengangkat belum dipenuhinya kebutuhan toilet umum di halte-halte Transjakarta hingga saat ini. Padahal pengguna Transjakarta terus meningkat dan sudah sangat mendesak harus disediakan toilet umum bagi kepentingan pengguna layanan Transjakarta.
Membaca berita kebutuhan toilet umum yang layak di halte Transjakarta, seorang teman mengatakan bahwa pernah dia saat terdesak mau ke toilet terpaksa berhenti di halte terdekat dan keluar dari halte untuk ke toilet umun.
Setelah selesai dia masuk kembali ke halte dan berarti harus bayar lagi Rp 3.500 untuk masuk ke halte Transjakarta dan melanjutkan perjalanannya. Jelas sebagai pengguna Transjakarta dia dirugikan karena halte tidak menyediakan toilet umum
Tahun lalu juga saya pernah menerima laporan dan mendampingi gugatan para pekerja Transjakarta yang kesulitan saat bertugas dan di-PHK karena harus ke toilet.
Para pekerja yang bertugas di halte Transjakarta misalnya harus keluar dan meninggalkan halte tempatnya bertugas ke toilet umum di gedung perkantoran lain. Akibatnya pekerja itu di-PHK oleh manajemen Transjakarta karena dianggap meninggalkan tugas. Akhirnya para pekerja terpaksa membuang hajat di dalam plastik dan bahkan pernah terpaksa dikeluarkan saat bertugas di dalam bus Transjakarta karena tidak semua halte Transjakarta menyediakan toilet umum.
Hari ini juga seorang teman wartawan memuat status atau informasi di dinding akun sosial medianya tentang tiket Toilet umum. Toilet Premium di Supermal Karawaci di Tangerang. Dalam tiket dituliskan harga menggunakan tiket sebesar Rp 7.500,-. "Apakah ada jasa membantu membersihkan saat di toiletnya?" tanya lucu seorang teman lain mengomentari status tersebut.
Pertanyaan lucu itu disampaikan mengingat tarif toilet premium Supermal Karawaci yang sangat mahal. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah ada layanan tambahan dari toilet premium tersebut?
Keberadaan dan tersedianya toilet umum adalah penting bahkan menyangkut hajat atau hidup masyarakat ketika berada di ruang publik. Toilet umum adalah kewajiban dan merupakan salah satu syarat utama layanan publik yang diadakan di setiap area publik termasuk di halte, stasiun, mal atau pusat perdagangan atau pasar. Pengadaan toilet umum adalah tanggung jawab pengelola atau penyedia jasa layanan publik dan gratis bagi pengguna jasa layanannya.
Jadi seharusnya tidak ada kata sulit atau masyarakat harus mudah mengakses kenyamanan layanan toilet umum di area layanan publik. Masyarakat pengguna atau konsumen jasa layanan publik di mal, pasar, perkantoran, halte, stasiun, terminal atau jalan tol harus bisa mengakses secara gratis, aman, nyaman dan akses terhadap tersedianya toilet umum.
Pasal 4 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut. Artinya masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi atau mengakses jasa layanan termasuk layanan publik.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut menandakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya layanan toilet umum bagi pengguna jasa bagi konsumen layanan publik di area publik.
Melihat maraknya diperdagangkannya jasa layanan publik toilet umum di area publik atau tidak disediakannya toilet umum seharusnya pemerintah mengawasi dan menegur keras para pengelola kawasan publik dan memberikan sanksi tegas.
Keberadaan sanksi tegas dari pemerintah itu menjadi penting karena keharusan pemerintah memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimandatkan oleh UU Perlindungan Konsumen.
Jadi pemerintah harus jelas dan harus hadir guna menjadi pemenuhan hak atas layanan toilet umum yang gratis, aman, nyaman akses bagi masyarakat di area atau kawan publik. Pemenuhan layanan toilet umum adalah hak dan pemerintah harus hadir dan menjamin pemenuhannya.
[***]Azas Tigor NainggolanAnalis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
