Golkar: Kebijakan Asal-Asalan Ganggu Elektabilitas Jokowi

Partai Golkar mengeluhkan keputusan pemerintah terkait relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian membatalkan DNI terkait sektor UMKM.

"Soal kebijakan ekonomi, pajak terutama. Semua kebijakan terkesan asal-asalan," ujar politisi Golkar Bambang Soesatyo dalam diskusi 'Tunda Relaksasi Pelepasan DNI, Jokowi Pro UMKM?' di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/11).

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang menuai protes justru bisa mempengaruhi elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden petahana di 2019.

"Kan sudah dekat pemilu. Itu menggangu elektabilitas," kata Bambang.

Untuk itu, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan-kebijakan yang memiliki orientasi pada kesejahterakan masyarakat.

"Agar kebijakan yang lahir tidak membuat bingung masyarakat, harus menyejahterakan rakyat," ujar Bambang.

Dia juga mengimbau para menteri kabinet sebagai pembantu presiden untuk berjalan beriringan sesuai visi misi Jokowi.

"Kita ingin pemerintahan tidak terganggu. Mari satukan langkah, sikap," tegas Bambang yang juga ketua DPR RI. [wah]