Presiden Jokowi menegaskan akan mencoret Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah berkomitmen terus menjaga keberlangsungan bisnis UMKM.
Kemarin, Jokowi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah. Turut menÂdampingi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung polemik relaksasi DNI yang dikeluhkan pengusaha karena ditakutkan mengancam keberlangsungan UMKM.
"DNI masih menjadi masalah, Kadin dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) komplain. Perpres (Peraturan Presiden) belum saya tanda tangani.; Tidak perlu ragu, saya pastikan keluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujarnya yang disambut tepuk tangan anggota Kadin.
Menurut dia, pemerintah dan dirinya sangat komitmen terÂhadap UMKM. Apalagi, dia dan keluarganya tumbuh dari UMKM. Bahkan, anak-anaknya juga berjualan martabak.
"Saya ini alumni UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM. Jadi sekali lagi, jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, saat ini terdaÂpat sekitar 62 juta unit usaha UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 116 juta orang. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60 persen.
Komitmen pemerintah lainnya terhadap UMKM juga tercermin dalam kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 7 persen per tahun. Bahkan, peÂmerintah juga menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Soesatyo mengapreÂsiasi ketegasan Presiden Jokowi mencabut UMKM dari relakÂsasi DNI pada Paket KebiÂjakan Ekonomi XVI. "Kita patut acungkan jempol kepada Presiden yang telah menunjukÂkan keberpihakannya kepada sektor UMKM," ujarnya.
Menurut dia, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeaÂdilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan pembangunan inÂdustri yang berdaya saing.
Meningkatnya ekspor khususÂnya dari sektor UMKM, menurut Ketua DPR itu, akan menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus dan dalam waktu berÂsamaan memperkuat cadangan devisa negara.
"UMKM harus didorong berorientasi ekspor dan menjadiÂkan ekspor lebih atraktif. Dengan demikian, pelaku industri terÂtarik memasarkan produknya di luar negeri. Pemerintah bisa memberikan insentif yang meÂnarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor," ujar Bamsoet
Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah di bidang fiskal. Insentif ini berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor.
Untuk diketahui, sebelumnya Kadin meminta pemerintah menunda pelaksanaan relakÂsasi DNI, khususnya mengenai UMKM. Alasannya, mereka tidak dilibatkan dalam pembuatannya.
"Terkait relaksasi DNI, berÂdasarkan masukan dan saran dari semua pengusaha dan asosiasi, kami minta ditinÂjau ulang. Karena ini kami tidak mudah mengerti, apalagi masyarakat. Saat ini sudah terÂbentuk persepsi yang bercampur dan jadi tidak kondusif," ujar Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. ***
