Berita

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Eddy Wahyudin.

Bisnis

Jelang Natal dan Tahun Baru, PINSAR Pastikan Harga Telur Tetap Stabil

RABU, 28 NOVEMBER 2018 | 13:58 WIB

Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, pemerintah terus berupaya melakukan stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah produk industri peternakan.

Hal itu dilakukan guna meminimalisir adanya gejolak harga dipasaran. Pasalnya, menjelang akhir tahun permintaan kebutuhan bahan pokok sering kali mengalami peningkatan.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Eddy Wahyudin mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah dalam mengantisipasi adanya gejolak produksi pakan ternak.


"Biasanya, sesuai dengan hukum pasar permintaan tinggi terjadi kenaikan harga. Tapi kami yakin, tim dari Satgas Pangan mampu mengatasi permasalahan tersebut, buktinya tidak ada gejolak yang signifikan," kata Eddy usai menghadiri diskusi publik yang digelar oleh Jalan Media Comunikasi (JMC) di Jakarta, Rabu (28/11).

Saat ini kondisi harga telur mengalami fluktuasi, persoalan yang sangat mendasar adalah adanya kenaikan harga pakan. Untuk itu perlu adanya kontrol dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, kata dia, perlu juga dilakukan operasi pasar.

Menurut dia, komoditi telur sangat sensitif sekali naik dan turunnya. Begitu telur itu mengalami kenaikan kemudian pedagang menjual dengan jumlah banyak, sudah barang tentu harga telur mengalami penurunan.

Namun demikian Eddy optimis jelang Natal dan Tahun Baru mendatang harga telur tetap stabil. Karena adanya stok komuditas telur yang pada bulan sebelumnya memang masih tersedia dan bisa dijual pada bulan berikutnya.

"Dengan adanya peningkatan produktivitas mudah-mudahan adanya stok tambahan dari produksi yang rutin yang dilakukan oleh kawan-kawan peternak," ujar Eddy.

Pihaknya juga meminta kepada Satgas pangan agar menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para peternak. Karena sebelum telur tersebut didistribusikan ke para pengecer dan dikirim ke konsumen, para peternak terlebih dahulu melakukan pengepulan.

"Kami minta, jangan nanti setelah para peternak melakukan pengepulan dianggap menimbun, kemudian ditangkap. Kalau demikian terjadi bagi para peternak yang ada hanya rasa kekhawatiran," ucapnya.

Eddy juga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga pakan ternak. Karena dengan adanya harga pakan yang dapat terjangkau oleh peternak akan berpengaruh pada biaya produksi.

"Karena biaya produksi tiga setengah kali harga pakan. Kalau harga pakannya tinggi tentunya akan berdampak pada harga telur. Tapi pada bagian lain kita juga tidak boleh mematok harga dengan sesuka hati. Karena pemerintah sudah menetapkan harga dasar acuan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Operasi Satgas Pangan Kombes Pol. Helfi Asshegaf mengungkapkan, pihaknya akan mengawal jalur distribusi bagi bahan pokok.

Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya pelagaran baik itu dilakukan oleh oknum maupun pengusaha itu sendiri.

"Kita garis komandonya kan jelas, tahun ini di bentuk Satgas Polres, tahun sebelumnya kan Mabes dan Polda," katanya.

Helfi mengatakan, bahwa pihaknya akan memberdayakan jajarannya hingga ke tingkat Polsek dalam menangani persoalan kebutuhan bahan pokok.

"Peran Babinkamtibnas dan unit intelejen yang ada di wilayah teluk kita tingkatkan. Dalam melakukan pendataan. Seperti tadi, pelaku usahanya, distribusinya, transportasinya dan segala macam permasalahan yang mungkin akan muncul," ujar Helfi.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, seluruh jajaran Satgas Pangan yang ada di daerah juga terus berkoordinasi dengan pusat guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan, kebocoran.

"Apabila langkah antisipasi itu sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah berarti, jajaran Satgas dari tingkat Polsek akan melaporkan secara berjenjang hingga Mabes. Dengan demikian gejolak harga kebutuhan pokok dapat ditekan," pungkas Helfi. [rry]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya