Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Arief Poyuono Meluruskan Logika, Jalan Tol Untuk Mengeksploitasi

RABU, 28 NOVEMBER 2018 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mencoba memberikan perspektif lain terkait upaya pemerintahan Joko Widodo mengejar pembangunan infrastruktur berupa jalan tol.

Perspektif Airef Poyuono yang dikenal kerap bicara apa adanya dan blak-blakan itu disampaikan dalam bentuk syair, dan diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 28/11).

Berikut petikannya:


Wong bangun jalan tol dari hasil utang dan banyak dikuasai oleh perusahaan asing, kok dibanggakan sih oleh Kang Mas Joko Widodo.

Kang Mas, jalan tol yang dibangun Kang Masitu sebuah alat untuk mengeksploitasi duit masyarakat Indonesia dalam jangka puluhan tahun ya Kang Mas.  

Eh, seperti jalan tol Bakauhuni-Palembang, malah disuruh buru-buru kelar sama Kang Mas Joko Widodo. Biasa, mau pamer ya Kang Mas.

Masyarakat udah cerdas Kang Mas, masyarakat butuhnya jalan raya atau jalan negara yang lebar, mulus, dan terang kalau malam, serta gratis. Bukan jalan tol yang tarifnya mahal.

Dan yang Paling dibutuhkan  masyarakat, ketika belanja sembako tidak merasa harganya mahal, dan lapangan kerja banyak tersedia, Kang Mas.

Begini loh Kang Mas, ya aku jelaskan.

Nanti diburu-buru penyelesaiannya malah mutu bangunan imfrastrukturnya jadi tidak berkualitas. dan jika dioperasikan terjadi kecelakaan akibat konstruksi infrastrukturnya rendah. Makan korban jiwa lagi.

Tidak penting pamer-pamer bangun infrastruktur seperti jalan tol Bakauhuni-Palembang, sebab itu proyek kan sudah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintahan SBY-Boediono dalam RPJM, dan masuk proyek strategis di era Pak SBY.

Dan sesuai RPJM kan memang  dibangunnya dimulai 2015. Begitu juga tol-tol di Jawa semua sudah masuk program pembangunan di periode 2015 yang dicanangkan SBY. Siapapun Presiden yang terpilih sebagai hasil Pilpres 2014 memang harus bangun tol-tol tersebut.

Kayak proyek Asian Games, seperti pembangunàn  LRT di Palembang, ya memang sudah diprogramkan oleh SBY, karena SBY berhasil meyakinkan negara Asia untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Asian Games 2018.

Cuma bedanya, kalau jaman SBY bangun infrastruktur tidak pakai banyak utang ke luar negeri dan tidak banyak pakai tenaga kerja asing.

Sedangkan di era Kang Mas Joko Widodo bangun infrastruktur pakai utang luar negeri Dan pakai banyak tenaga kerja asing.

Rakyat itu sebenarnya ingin sarana  infrastruktur transportasi seperti jalanan, tapi yang gratis seperti pembangunàn jalan negara yang lebar dan berpenerangan yang baik. Khususnya di Sumatera dan Jawa. Bukan  jalan tol yang bayarnya mahal karena dibangun dari ngutang dan dikelola oleh asing.

Jalan tol yang dibangun Joko Widodo sebenarnya alat asing untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia, dimana biasanya jalan alternatif non tol atau jalan negara sengaja dibiarkan sempit dan rusak tanpa penerangan.

Tidak usah Joko Widodo yang jadi Presiden kalau cuma bisa bangun jalanan yang kalau masyarakat mau lewat harus bayar. Siapapun juga bisa kok.

Jadi masyarakat harus sadar jangan sampai terhanyut dengan jebakan jebakan bangun jalan tol oleh Joko Widodo.

Begitu syairnya. Bagaimana menurut Anda? [dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya