Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Arief Poyuono Meluruskan Logika, Jalan Tol Untuk Mengeksploitasi

RABU, 28 NOVEMBER 2018 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mencoba memberikan perspektif lain terkait upaya pemerintahan Joko Widodo mengejar pembangunan infrastruktur berupa jalan tol.

Perspektif Airef Poyuono yang dikenal kerap bicara apa adanya dan blak-blakan itu disampaikan dalam bentuk syair, dan diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 28/11).

Berikut petikannya:


Wong bangun jalan tol dari hasil utang dan banyak dikuasai oleh perusahaan asing, kok dibanggakan sih oleh Kang Mas Joko Widodo.

Kang Mas, jalan tol yang dibangun Kang Masitu sebuah alat untuk mengeksploitasi duit masyarakat Indonesia dalam jangka puluhan tahun ya Kang Mas.  

Eh, seperti jalan tol Bakauhuni-Palembang, malah disuruh buru-buru kelar sama Kang Mas Joko Widodo. Biasa, mau pamer ya Kang Mas.

Masyarakat udah cerdas Kang Mas, masyarakat butuhnya jalan raya atau jalan negara yang lebar, mulus, dan terang kalau malam, serta gratis. Bukan jalan tol yang tarifnya mahal.

Dan yang Paling dibutuhkan  masyarakat, ketika belanja sembako tidak merasa harganya mahal, dan lapangan kerja banyak tersedia, Kang Mas.

Begini loh Kang Mas, ya aku jelaskan.

Nanti diburu-buru penyelesaiannya malah mutu bangunan imfrastrukturnya jadi tidak berkualitas. dan jika dioperasikan terjadi kecelakaan akibat konstruksi infrastrukturnya rendah. Makan korban jiwa lagi.

Tidak penting pamer-pamer bangun infrastruktur seperti jalan tol Bakauhuni-Palembang, sebab itu proyek kan sudah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintahan SBY-Boediono dalam RPJM, dan masuk proyek strategis di era Pak SBY.

Dan sesuai RPJM kan memang  dibangunnya dimulai 2015. Begitu juga tol-tol di Jawa semua sudah masuk program pembangunan di periode 2015 yang dicanangkan SBY. Siapapun Presiden yang terpilih sebagai hasil Pilpres 2014 memang harus bangun tol-tol tersebut.

Kayak proyek Asian Games, seperti pembangunàn  LRT di Palembang, ya memang sudah diprogramkan oleh SBY, karena SBY berhasil meyakinkan negara Asia untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Asian Games 2018.

Cuma bedanya, kalau jaman SBY bangun infrastruktur tidak pakai banyak utang ke luar negeri dan tidak banyak pakai tenaga kerja asing.

Sedangkan di era Kang Mas Joko Widodo bangun infrastruktur pakai utang luar negeri Dan pakai banyak tenaga kerja asing.

Rakyat itu sebenarnya ingin sarana  infrastruktur transportasi seperti jalanan, tapi yang gratis seperti pembangunàn jalan negara yang lebar dan berpenerangan yang baik. Khususnya di Sumatera dan Jawa. Bukan  jalan tol yang bayarnya mahal karena dibangun dari ngutang dan dikelola oleh asing.

Jalan tol yang dibangun Joko Widodo sebenarnya alat asing untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia, dimana biasanya jalan alternatif non tol atau jalan negara sengaja dibiarkan sempit dan rusak tanpa penerangan.

Tidak usah Joko Widodo yang jadi Presiden kalau cuma bisa bangun jalanan yang kalau masyarakat mau lewat harus bayar. Siapapun juga bisa kok.

Jadi masyarakat harus sadar jangan sampai terhanyut dengan jebakan jebakan bangun jalan tol oleh Joko Widodo.

Begitu syairnya. Bagaimana menurut Anda? [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya