Berita

Humas PUPR

Bisnis

Kementerian PUPR Siap Jalankan Instruksi Presiden Beli Karet Petani

RABU, 28 NOVEMBER 2018 | 11:56 WIB | LAPORAN:

. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk membeli karet dari petani untuk digunakan sebagai bahan campuran aspal karet.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada saat bertemu dengan para petani karet di Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain memiliki keunggulan dibandingkan aspal kovensional, penggunaan aspal karet akan membantu penyerapan karet rakyat yang saat ini harganya rendah sebesar Rp 6.000 per kilogram.


"Saat ini jumlah yang akan diserap dan harganya masih dihitung oleh Ditjen Bina Marga," kata Menteri Basuki, Rabu (28/11).

Penggunaan aspal karet untuk pengaspalan jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi termasuk di Provinsi Sumsel. Kelebihan campuran aspal karet alam yakni meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur.

Tahun 2018-2019, Kementerian PUPR melaksanakan preservasi Jalan Muara Beliti-Tebing Tinggi-Lahat sepanjang 125 km dengan anggaran sebesar Rp 30,55 miliar. Dari total panjang tersebut, terdapat 5,3 km yang menggunakan aspal karet dengan ketebalan 4 cm.

Sebelumnya ujicoba penggunaan aspal karet telah dilakukan pada pelapisan ulang jalan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran beraspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 4,2 kilogram karet alam.

Proses penggunaan karet sebagai bahan campuran aspal yakni karet dari petani di Sumsel yakni dimulai dari pemrosesan di Pusat Penelitian Karet di Bogor yang mampu memproduksi karet lateks 1,6 ton pers hari. Kemudian dilakukan pencampuran karet tervulkanisir di tempat curah aspal di Lampung. Selanjut didistribusikan ke aspal mixing plant di Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan dilakukan kegiatan pencampuran. Selanjutnya aspal karet siap dihamparkan.

Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Setiap tahun produksi karet alam Indonesia mencapai 3,2 juta ton, dan 0,6 juta ton diantaranya dimanfaatkan industri dalam negeri, sementara 2,4 juta ton lainnya diekspor ke mancanegara. Akibat menurunnya kondisi ekonomi dunia, permintaan ekspor karet alam dalam negeri menurun cukup signifikan sehingga harga karet alam jatuh dan yang membuat para petani karet merugi.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional pemanfaatan karet alam oleh berbagai sektor, termasuk salah satunya pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur PUPR agar harga karet kembali membaik. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya