Berita

Foto:RMOL

Bisnis

Investasi Di Daerah Terkendala Birokrasi Dan Korupsi

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | 21:36 WIB | LAPORAN:

National Support for Local Investment Climate/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) menggelar seminar bertajuk Pembelajaran dan Praktik Baik Tantangan-Tantangan Perizinan Usaha, di Jakarta, Selasa (27/11).

Seminar tersebut dibuka Dutabesar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur bersama Deputi Pengembangan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Sebagai penyelenggara seminar, NSLIC/NSELRED juga menggelar survei untuk mengkaji kembali regulasi-regulasi yang menghambat investasi daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Hasilnya, telah didapatkan masukan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara serta berbagai pihak non-pemerintah.


Hasil survei tersebut juga telah dikonsultasikan di tingkat nasional dan mendapatkan masukan dari kementerian-kementerian teknis terkait pada Maret 2018 sehingga menghasilkan daftar rekomendasi regulasi untuk dikaji ulang dan direvisi.

Namun demikian, masih ditemukan kendala bagi perusahaan-perusahaan nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia, yaitu birokrasi dan korupsi.

"Selain membahas pembelajaran dan praktik baik dalam reformasi Ease of Doing Business, seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi, tindak lanjut dan rencana aksi prioritas yang harus ditangani, oleh siapa dan kapan, termasuk apa yang dapat difasilitasi NSLIC/NSELRED," kata Direktur Proyek NSLIC/NSELRED, Rino A. Sa’danoer di Pullman Hotel, Selasa (27/11).

NSLIC/NSELRED didirikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Sejak 2016 hingga 2020 keduanya diharapkan dapat mendorong peningkatan iklim investasi dan pengembangan ekonomi daerah. [lov]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya