. Mantan pengacara M. Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menyayangkan sikap Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menoleransi rencana Australia memindahkan Kedutaan Besar-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem.
Menurut Kapitra yang saat ini berstatus Caleg PDI Perjuangan, sikap Prabowo tersebut sangat berlawanan dengan sikap mayoritas umat Islam dan ulama di Indonesia yang menentang pengakuan Yerussalem sebagai ibukota Israel.
"Bagaimana mungkin kontradiktif, satu sisi umat Islam siap mati dan menumpahkan darah untuk membela Palestina, di sisi lain ada sebagian umat Islam dan ulama mendukung Prabowo yang menghargai Australia membuka kedubesnya di sana," kata Kapitra, Selasa (27/11).
Salah satu tokoh sentral Aksi 212 ini meminta para ulama penyelenggara Ijtima Ulama untuk mengevaluasi dukungannya kepada Prabowo untuk Pilpres 2019.
"Jadi untuk itu saya meminta kepada ulama untuk mengkaji ulang dukungannya kepada Prabowo. Karena bagi kita Palestina itu adalah benteng terakhir. Kalau Palestina bobol, maka Makkah dan Madinah juga akan bobol. Siapapun akan dikuasai Yahudi," ujar Kapitra dalam keterangannya.
Namun, jika dukungan itu masih berlanjut dan mereka terus mengkampanyekan Prabowo untuk memenangkap Pilpres, Kapitra menilai para ulama di Ijtima Ulama tidak berpihak pada kepentingan umat Islam.
"Ya harus dievaluasi, kenapa? Karena jika tidak ada evaluasi dari ulama yang ikuti Ijtima Ulama kemarin, berarti keberpihakannya kepada Islam patut juga kita ragukan," tegasnya.
Sementara terkait dengan maraknya aksi protes dari elemen masyarakat terhadap statement Prabowo tersebut, seperti halnya beberapa aksi di Kedubes Australia yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini, kemudian aksi Aliansi Pemuda Islam (API) di Jalan Medan Merdeka Barat, Kapitra menilai itu wajar.
Kapitra yang juga ikut mendirikan Persaudaraan Alumni 212 tersebut menegaskan bahwa persoalan Palestina sudah jelas, yakni Indonesia tetap mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang beradulat. Salah satu buktinya adalah Yerussalem tetap diakui sebagai ibukota Palestina bukan Israel.
"Yerussalem itu jelas-jelas milik Palestina dan politik luar negeri kita selama ini tetap berpedoman kepada pembukaan UUD, bahwa kita mendukung Palestina sepenuhnya," papar Kapitra.
"Makanya Presiden Jokowi juga protes keras rencana pembukaan Kedubes Australia di Yerussalem, itu sama halnya penjajahan terhadap Palestina," tutupnya.
[rus]
