Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengeluarkan hasil penelitian terhadap 100 masjid milik pemerintah di Jakarta pada tahun 2017 lalu.
Penelitian dilakukan dengan menganalisis isi khotbah Jumat empat kali berturut-turut dalam rentang waktu 29 September-20 Oktober 2017. Dari penelitian terhadap 35 masjid di lingkungan kementerian, 28 masjid di lembaga negara, dan 37 masjid di badan usaha milik negera (BUMN), hasilnya 41 masjid terindikasi radikalisme.
Hasil penelitian P3M tersebut baru-baru ini dipublikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Dewan Penasehat P3M, Agus Muhammad mengatakan, dari beberapa lembaga, ia mendapat informasi ada upaya serius dari pemerintah untuk membersihkan masjid-masjid terindikasi terpapar radikalisme yaitu dengan melakukan pendampingan, monitoring, dan pembinaan.
Dewan Penasehat P3M, Agus Muhammad mengatakan, dari beberapa lembaga, ia mendapat informasi ada upaya serius dari pemerintah untuk membersihkan masjid-masjid terindikasi terpapar radikalisme yaitu dengan melakukan pendampingan, monitoring, dan pembinaan.
"Tapi hasilnya seperti apa, saya belum tahu karena harus dilakukan riset lagi apakah isi cermah di masjid-masjid itu sudah berubah atau belum," kata Agus di Jakarta, Selasa (27/11).
Namun, lanjut Agus, sejauh yang ia tahu, Kementerian Agama sudah melakukan beberapa hal, misalnya komunikasi intensif dengan takmir masjid. Menurut dia, ini langkah bagus untuk menetralisir radikalisme di masjid-masjid di lingkungan pemerintahan. Namun itu saja tidak cukup.
"Mengubah sesuatu yang radikal menjadi tidak radikal, bukan pekerjaan sederhana. Kita meski sabar mendampingi masjid-masjid terpapar radikalisme. Soalnya radikalisme isu sensitif di satu sisi, di sisi lain komplek. Karena itu pendekatan dan inisiasi kita harus benar-benar fix dan hati-hati terhadap masjid, jamaah, khatib. Itu penting agar jangan sampai melahirkan masalah baru," papar Agus.
Agus juga mengemukakan bahwa survei yang dilakukan P3M tahun lalu berdasarkan isi khutbah Jumat, bukan takmir atau penceramahnya. Survei itu dengan mengutus relawan untuk merekam suara khutbah dalam bentuk rekaman audio visual dan video. Dengan begitu, hasilnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dari situ, lanjut Agus, P3M menganalisis isi khutbahnya saja, bukan takmir maupun penceramah. Sehingga pihaknya tidak tahu siapa khatib dalam rekaman tersebut. Untuk mendalami hasil survei itu tentunya butuh pendalaman.
Namun paling tidak, menurut dia, hasil survei itu bisa menjadi peringatan bagi pemerintah agar peduli terhadap masjid yang berada di lingkungan pemerintahan.
"Jangan sampai masjid-masjid itu dilepas bagitu saja dari pengendalian pemerintah. Istilahnya jangan sampai masjid diperlakukan seperti toilet. Airnya jalan, lantai bersih, semua berfungsi baik, tapi tidak pedulil siapa yang memakai, bagaimana cara memakainya. Itu berbahaya," jelas Agus.
Sejak dimunculkan lagi hasil survei ini oleh BIN beberapa pekan lalu, beberapa upaya antisipasi segera akan dilakukan. Salah satunya Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang berencana menyusun kurikulum khutbah.
Agus mengaku mendukung rencana ini dan P3M dengan senang hati bila diajak bergabung dalam menyusun materi khutbah.
Meski belum melakukan riset pendalaman lagi, Agus menegaskkan dampak dari isi khutbah yang cenderung berisi radikalisme ini sangat berbahaya. Pasalnya, jamaah masjid di lingkungan kantor pemerintahan dan BUMN, rata-rata tidak punya basis keagamaan yang kuat.
"Berbeda dengan masjid yang ada di kota santri atau lingkungan yang memiliki tradisi agama yang kuat," pungkas Agus.
[wid]
