Polemik relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyurutkan rencana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Pekan depan regulasi itu ditargetkan sudah diimplementasikan.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, regulasi relaksasi DNI belum rampung. Tetapi ditegaskannya, tidak ada pembatalan atau penundaan regulasi tersebut. DitargetÂkan Darmin, aturan itu selesai minggu ini.
"Kalau yang peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) sudah selesai, sudah kami kirim (ke Presiden), tinggal itu (revisi DNI). MuÂdah-mudahan akhir minggu kita selesai," imbuh Darmin di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, relaksasi DNI menuai polemik. Banyak pelaku usaha memprotes kebiÂjakan tersebut karena mereka memandang kebijakan tersebutÂbakal mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab dari 25 sektor usaha yang dibuka untuk investasi asing hingga 100 persen, sudah dikerjakan UMKM. Namun tudingan itu sudah dibantah pemerintah berkali-kali. KarÂena, setiap investor yang ingin masuk berinvestasi di dalam negeri dibatasi oleh aturan minumum investasi. Selain itu, juga dibatasi pada sektor tertentu saja.
Darmin mengungkapkan, hari ini dirinya akan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo untuk melakukan soÂsialisasi sekaligus diskusi satu kali lagi dengan pelaku usaha. Setelah dari acara itu, dirinya baru akan menyodorkan aturan final DNI ke Presiden.
Darmin mengimbau kalangan dunia usaha harus tetap tenang dan tidak gaduh dalam menyikapi polemik penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi ke- 16.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) IndoneÂsia Rosan Perkasa Roeslani mengamini, dalam Rapimnas akan ada pembahasan DNI.
Rosan mengungkapkan, ada beberapa hal yang akan ditanyakan ke pihak pemerintah. "Antara lain, kenapa kita tidak dilibatkan oleh pemerintah. Padahal, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu," ungkap Rosan.
Ketua Kadin Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono meÂnyambut gembira Rapimnas Kadin digelar di Solo. MenuÂrutnya, selain para menteri, Presiden Jokowi juga akan ikut hadir.
"Ini sebuah kehormatan, daÂlam sejarah Kadin Jawa Tengah berdiri, baru kali ini ditunÂjuk Kadin Pusat untuk menyelenggarakan event nasional yang juga akan dihadiri Presiden Jokowi," jelasnya.
Tidak Gentar Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Martias menyatakan mendukung keÂbijakan pemerintah membuka investasi asing di sektor kayu lapis.
Menurutnya, selama industri dalam negeri mampu berdaya saing, masuknya investasi asing bukan suatu kendala.
"Tidak ada masalah, kita tidak usah takut, yang penting kita bisa berkembang. Dengan adanya investasi asing kita daÂpat bersinergi guna meningkatÂkan ekspor dan menyediakan lapangan kerja. Karena industri kayu lapis merupakan industri padat karya," kata Martias di sela-sela acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII APKINDO di Jakarta, kemarin.
Martias mengatakan, jangan terpaku pada DNI. Sebab, industrinya kan tetap dibangun di Tanah Air. Sehingga tidak memungkinkan sepenuhnya akan dikuasai oleh asing.
Sekretaris Jenderal KemenÂterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono juga meyakinkan relaksasi DNI bagus untuk keÂpentingan industri kayu.
"Relaksasi DNI akan memÂbuat industri nasional lebih kompetitif. Kita harapkan bisa memperkuat sektor hulu," imbuhnya. ***
